5 Fakta dari Negara Bougainville, Negara Termuda di Dunia!

Jika dilihat dari letak geografinya, negara Bougainville berada di ujung timur wilayah Papua Nugini, tepatnya di Laut Solomon. Negara tersebut merupakan negara kepulauan yang mana Pulau Buka menjadi pusat pemerintahan Bougainville. Selain itu, Bouganville merupakan kepulauan terbesar yang ada di kawasan Lautan Kepulauan Solomon. 

Di negara Bouganville, puncak tertinggi di wilayah tersebut berada di gunung berapi aktif yang bernama The Emperor Range dengan ketinggian 2743 meter. Memiliki luas 9138 kilometer persegi, negara Bougainville memiliki penduduk sekitar 300.000 jiwa berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2019. 

Dalam sejarahnya, kawasan ini diyakini sudah ada sekitar 3000 hingga 4000 tahun sebelum etnis Austronesia datang ke wilayah tersebut. Kontak orang Eropa pertama dengan masyarakat asli setempat dilakukan oleh Louis Antoine de Bougainville pada tahun 1769. Setelah tiba, penjelajah asal Prancis itu menamai pulau itu dengan namanya tersebut, Bougainville, dilansir Unpresented Nations & Peoples Organization (UNPO). 

Setelah itu, perusahaan German New Guinea Company diketahui mengambil alih beberapa pulau di Oseania, seperti New Guinea, New Britain, New Ireland, dan Bougainville. Pada tahun 1899, terdapat perjanjian antara Jerman dan Britania Raya mengenai sengketa wilayah antara Bougainville dan Kepulauan Solomon. 

Dalam perjanjian tersebut, Kepuluauan Solomon masuk ke wilayah Britania Raya. Sedangkan Bougainville masuk ke dalam wilayah Jerman. Pada Perang Dunia I, Australia berhasil menduduki German New Guinea, termasuk Bouganville. 

Pada tahun 1942, Jepang berhasil mengambil alih kawasan Bouganville sebelum akhirnya menyerah kepada Amerika Serikat pada tahun 1944. Kekalahan Jepang membuat Bouganville dikembalikan kepada Australia sebelum akhirnya masuk ke dalam wilayah Papua Nugini pada tahun 1975.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Bougainville resmi menjadi bagian dari negara Papua Nugini yang diberi kemerdakaan oleh Australia. Dilihat dari potensi sumber daya alamnya, Bougainville merupakan salah satu kawasan dengan tambang tembaga terbesar di dunia, tepatnya Panguna. Pembukaan tambang tembaga sendiri dimulai pada tahun 1960an sebelum Papua Nugini merdeka. 

Sekitar 45 persen pendapatan ekspor Papua Nugini berasal dari kawasan tambang Panguna, dilansir NFSA Australia. Walau begitu, penduduk asli Bougainville diyakini hanya menikmati getahnya saja seperti polusi dan kerusakan lingkungan. 

Alhasil, konflik antara penduduk asli Bougainville dengan perusahaan tambang milik Papua Nugini tak bisa dihindari. Puncak konflik terjadi sejak tahun 1988 dan selanjutnya diikuti oleh ribuan penduduk setempat yang tewas.

Konflik yang meletus di sepanjang tahun 1988 hingga 1998 diyakini telah menewaskan sekitar 15.000 orang. Pada tahun 1997, Selandia Baru mencoba untuk melakukan mediasi yang pada akhirnya menghasilkan Peace Monitoring Group (PMG). Pada tahun 2001, mediasi tersebut berhasil menghasilkan perdamaian antara kedua belah pihak.

Perdamian tersebut berujung pada referendum yang diselenggarakan pada tahun 2019 lalu dengan hasil akhir hampir 98 persen penduduk Bougainville menginginkan kemerdekaan sendiri. Tanggal 7 Desember 2019 dikenal sebagai Hari Kemerdekaan Bougainville. 

Sejauh ini, negara Bougainville belum menjadi anggota resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) walau sudah merdeka penuh pada 2019 lalu. Hal tersebut tak lepas dari proses pelepasan Bougainville dari Papua Nugini baru akan dilakukan pada tahun 2023 mendatang. Bougainville diprediksi baru akan mendapatkan kemerdekaan penuh pada tahun 2027 nanti, dilansir France 24. 

Walau begitu, negara tersebut diyakini akan kesulitan untuk mendorong perekonomiannya dalam waktu singkat. Pasalnya, infrastruktur di wilayah tersebut masih sangat terbatas. Selain itu, masalah kesehatan masih menjadi isu utama di negara Bougainville. 

Negara Bougainville resmi menjadi negara termuda di dunia. Walau belum dilepaskan secara penuh oleh Papua Nugini, pada tahun 2027 diyakini sebagai tahun terakhirnya masa pemerintahan Papua Nugini di wilayah tersebut.