Pemimpin Dunia yang Membuat Kebijakan Besar untuk Lingkungan

Luiz Inácio Lula da Silva kembali menjadi presiden Brasil pada 2023 dengan janji menghentikan deforestasi di Amazon. Pada hari pertama menjabat, ia mengaktifkan kembali Amazon Fund dan rencana pengendalian pembukaan hutan. Dana ini mendukung pemantauan hutan, pencegahan deforestasi, dan pemanfaatan alam secara berkelanjutan.

Pemerintahannya menetapkan sasaran mengakhiri deforestasi Amazon pada 2030. Menurut laporan Amazon Fund, tingkat deforestasi pada 2023 turun hampir 50 persen dibandingkan 2022. Penurunan tersebut menjadi perkembangan penting, meski belum berarti ancaman terhadap hutan Amazon telah berakhir.

Angela Merkel menjadi kanselir Jerman pada 2005 dan memimpin perubahan besar dalam kebijakan energi. Setelah kecelakaan Fukushima pada 2011, pemerintahannya mempercepat rencana penghentian pembangkit listrik tenaga nuklir. Jerman juga mendorong transisi energi, termasuk pengembangan tenaga angin, matahari, dan biomassa.

Kebijakan ini dikenal sebagai Energiewende, yakni peralihan menuju pasokan energi yang lebih mengandalkan sumber terbarukan. Dalam pernyataan pemerintah pada 2014, Merkel menyampaikan target 80 persen listrik berasal dari energi terbarukan pada 2050. Perubahan tersebut menunjukkan bagaimana kebijakan energi dapat menjadi bagian dari agenda lingkungan.

Jigme Singye Wangchuck menjadi Raja Bhutan pada 1972 dan turun takhta pada 2006. Selama pemerintahannya, Bhutan mengesahkan kebijakan kehutanan nasional pada 1974 dengan target sedikitnya 60 persen wilayah tetap tertutup hutan. FAO mencatat kebijakan itu terutama dirancang oleh pejabat kehutanan Dasho Chenkhap Dorji dan menempatkan konservasi sebagai prioritas.

Pada 1979, pemerintah membatasi penebangan kayu komersial dan menyerahkan hampir seluruh kegiatan penebangan kepada Departemen Kehutanan untuk mengendalikan eksploitasi. Wangchuck memulai penyusunan konstitusi pertama Bhutan pada 2001. Setelah ia turun takhta, Konstitusi 2008 menegaskan target 60 persen tutupan hutan dalam Pasal 5.

François Hollande memimpin Prancis saat negara itu menjadi tuan rumah konferensi iklim PBB COP21 pada 2015. Pertemuan tersebut menghasilkan Perjanjian Paris, kesepakatan untuk menahan pemanasan global jauh di bawah 2 derajat Celsius. Negara-negara juga sepakat berupaya membatasi kenaikan suhu hingga 1,5 derajat Celsius.

Kesepakatan ini menjadi kerangka kerja bersama karena perubahan iklim melampaui batas negara. Menurut UNFCCC, Hollande menjadi pemimpin negara pertama yang menandatangani perjanjian itu pada upacara penandatanganan 2016. Peran pemerintahannya terutama terletak pada penyelenggaraan diplomasi yang membantu negara-negara menyepakati arah aksi iklim bersama.

Jacinda Ardern menjabat sebagai perdana menteri Selandia Baru ketika undang-undang nol karbon disahkan pada 2019. Aturan ini menyediakan kerangka kebijakan jangka panjang untuk mengurangi emisi dan menghadapi dampak perubahan iklim. Targetnya adalah emisi bersih nol pada 2050 untuk sebagian besar gas rumah kaca, dengan pengecualian metana biogenik.

Undang-undang itu menetapkan anggaran emisi sebagai tahapan menuju target jangka panjang. Aturan tersebut juga membentuk Komisi Perubahan Iklim independen untuk memberi saran ahli dan memantau kemajuan pemerintah. Dengan begitu, kebijakan tidak hanya menetapkan target, tetapi juga menyediakan mekanisme untuk menilai pelaksanaannya.

Kelima pemimpin dunia yang membuat kebijakan besar untuk lingkungan menjadi bukti bahwa kekuasaan mampu memberikan dampak yang baik bagi sekitar. Dampaknya bergantung pada pelaksanaan, pengawasan, dan konsistensi kebijakan dalam jangka panjang. Komitmen politik menjadi salah satu unsur penting dalam mengubah tujuan perlindungan lingkungan menjadi tindakan nyata.