Harus Ada Reformasi di Tubuh Komdis PSSI
Jakarta, IDN Times - Founder Football Institute, Budi Setiawan, memberi usulan agar penegakan disiplin di sepak bola Indonesia bisa lebih tegas. Dia usul agar ada reformasi total di tubuh Komisi Disiplin (Komdis) PSSI.
"Perlu ada reformasi di tubuh Komdis PSSI untuk menghentikan pelaku pelanggaran di sepak bola Indonesia. Untuk penggantinya, itu terserah Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI," ujar Budi di Jakarta, Selasa (9/7/2024).
1. Banyak denda dan hukuman absurd
Berdasarkan temuan Football Institute, tercatat selama musim 2023/24, Komdis PSSI lebih banyak memberikan hukuman denda. Di Liga 1, denda ini jadi hukuman yang paling sering diberikan, dengan persentase 61,47 persen.
Hal yang sama berlaku di Liga 2 yakni 60 persen, serta di EPA dengan 57 persen. Tidak cuma itu, Komdis PSSI juga acap memberikan hukuman yang unik.
Misal, di kompetisi Liga 2, dalam laga PSCS Cilacap dan Persekat Tegal, Komdis PSSI pernah memberikan hukuman larangan dua kali menjadi ballboy dan denda sebesar Rp37.500.000 kepada Hexa Try Kusuma.
Kemudian, masih di Liga 2, Komdis PSSI menghukum klub PSDS Deli Serdang dengan larangan pertandingan tanpa penonton satu kali dan denda Rp225 juta, karena kombinasi kasus rasisme yang dilakukan penonton dan lemparan botol ke dalam lapangan.
2. Heran dengan banyaknya pengulangan pelanggaran
Budi berujar, semestinya ada evaluasi yang dilakukan Komdis terkait sanksi yang diberikan. Sebab, pengulangan pelanggaran masih tetap terjadi, seiring dengan banyaknya denda yang angkanya sudah mencapai Rp14 miliar lebih.
"Meskipun Komdis PSSI telah memberikan denda kepada klub atas pelanggaran selama Liga 1, 2, dan EPA, ternyata tidak memberikan dampak pada kualitas pertandingan. Pengulangan pelanggaran masih kerap terjadi," ujar Budi.
3. Komdis PSSI harus lebih terbuka ke depannya
Budi mengungkapkan, Komdis PSSI sekarang ini berbeda dengan kepengurusan pada 2008 silam. Ketika itu, Komdis kerap menggelar konferensi pers selepas sidang, Sekarang, mereka tidak pernah lagi melakukan itu.
"Pada 2008 sampai 2014, Komdis selalu konpers dulu selepas sidang, pas zaman Hinca Pandjaitan. Sekarang, per 2016 mungkin, Komdis PSSI tidak mengadakan konpers dan sidang digelar secara terutup. Bisa digelar terbuka juga padahal," kata Budi.
Penggila bola, Effendi Ghazali, sepakat dengan usulan Budi soal Komdis. Dia mengatakan, Komdis PSSI sejatinya bisa menggelar sidang secara terbuka. Hal itu sama seperti di pengadilan-pengadilan Indonesia, yang bisa digelar terbuka.
"Ya contohnya ada pengadilan Vina (kasus Vina Cirebon) yang bisa digelar terbuka. Sekarang, Komdis PSSI juga bisa menggelar sidang terbuka seperti itu," kata Effendi.
