Bukan Apatis, Teknologi Ubah Cara Millennial dan Gen Z Bersuara
- Laporan Indonesia Millennials and Gen Z Report 2027 menyoroti perlunya pembaruan logika kebijakan publik agar lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi generasi muda.
- Perlindungan sosial disarankan diperluas dengan pendekatan dinamis berbasis kondisi aktual masyarakat, sementara literasi AI perlu dijadikan kompetensi inti dalam pendidikan vokasi.
- Pemerintah didorong merancang ulang mekanisme partisipasi publik agar lebih sesuai dengan pola keterlibatan digital generasi muda, tanpa meninggalkan jalur formal yang sudah ada.
Perubahan sosial dan ekonomi yang dialami generasi Milenial dan Gen Z tidak hanya memengaruhi cara masyarakat bekerja, belajar, dan berpartisipasi, tetapi juga menantang cara pemerintah merancang kebijakan publik. Pendekatan yang selama ini bertumpu pada kategori tetap, program jangka pendek, dan mekanisme partisipasi konvensional mulai menghadapi keterbatasan dalam menjawab kebutuhan generasi yang semakin dinamis.
Temuan dalam Indonesia Millennials and Gen Z Report 2027 menunjukkan bahwa tantangan ke depan bukan sekadar memperluas cakupan program, tetapi juga memperbarui logika di balik kebijakan itu sendiri. Mulai dari perlindungan sosial yang lebih adaptif, peningkatan literasi kecerdasan buatan (AI), hingga cara negara membangun ruang partisipasi yang relevan dengan pola keterlibatan generasi muda.
Dalam 12 bulan ke depan, laporan ini menyoroti sejumlah langkah yang dinilai penting agar kebijakan publik tidak hanya responsif terhadap kondisi saat ini, tetapi juga mampu mengantisipasi perubahan yang sedang berlangsung.
1. Perluas perlindungan sosial dengan cara pandang yang lebih dinamis
Salah satu rekomendasi utama dalam Indonesia Millennials and Gen Z Report 2027 adalah memperluas cakupan perlindungan sosial tanpa meninggalkan prioritas yang sudah ada. Fokus pada kelompok miskin dan rentan tetap dipandang sebagai langkah yang tepat, tetapi laporan ini menilai ada asumsi lama yang perlu diperbarui, bahwa intervensi untuk kelompok rentan dan kelas menengah aspiratif adalah dua pos anggaran yang saling bersaing.
Padahal, keduanya saling terhubung. Kelompok kelas menengah aspiratif yang mengalami tekanan ekonomi hari ini berpotensi menjadi kelompok penerima bantuan sosial beberapa tahun ke depan apabila tidak ada langkah pencegahan sejak awal. Biaya pemulihan setelah penurunan kondisi ekonomi terjadi juga dinilai dapat jauh lebih besar dibanding biaya intervensi preventif.
Karena itu, laporan mendorong pendekatan yang lebih adaptif dalam menentukan penerima manfaat. Alih-alih bergantung pada kategori sosial yang statis, perluasan perlindungan sosial disarankan mempertimbangkan pola konsumsi dan kondisi aktual masyarakat agar siklus penurunan ekonomi dapat diputus lebih cepat.
2. Literasi AI harus menjadi kompetensi inti
Temuan lain yang disorot adalah pentingnya memasukkan literasi kecerdasan buatan atau AI ke dalam pendidikan vokasi sebagai kompetensi utama, bukan mata pelajaran pilihan. Di tengah perubahan pasar kerja yang semakin dipengaruhi teknologi, kemampuan memahami dan menggunakan AI dipandang akan berpengaruh langsung terhadap produktivitas, peluang pendapatan, dan keamanan kerja.
Laporan ini juga mencatat adanya kesenjangan yang mulai terlihat dalam adopsi AI tingkat lanjut. Meski perempuan mencakup 49 persen dari total peserta pembelajaran, hanya sekitar 30 persen yang mengikuti program pembelajaran Generative AI (GenAI). Di saat yang sama, Indeks Literasi AI nasional masih berada di bawah angka 50.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang untuk intervensi masih terbuka, tetapi tidak akan berlangsung selamanya. Generasi yang lebih cepat membangun kompetensi AI berpotensi memperoleh keunggulan yang semakin besar di dunia kerja. Karena itu, integrasi literasi AI dalam pendidikan dinilai menjadi langkah penting agar transformasi teknologi dapat dirasakan lebih merata.
3. Cara mengajak generasi muda berpartisipasi perlu diubah
Temuan dalam Indonesia Millennials and Gen Z Report 2027 juga menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi generasi muda dalam jalur formal tidak selalu berarti mereka tidak peduli terhadap isu publik. Justru sebaliknya, ada pergeseran cara keterlibatan yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh sistem yang ada saat ini.
Laporan mencatat hanya 3,6 persen responden yang terlibat dalam aksi partisipasi sipil formal, sementara 51,3 persen memilih mengambil tindakan melalui kanal digital. Angka ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara mekanisme partisipasi yang tersedia dengan pola keterlibatan yang dipercaya dan digunakan oleh generasi muda.
Karena itu, laporan merekomendasikan agar pemerintah mulai merancang ulang mekanisme partisipasi publik agar lebih kompatibel dengan kebiasaan generasi saat ini. Bukan berarti menggantikan seluruh proses formal, tetapi menghadirkan jalur yang lebih fleksibel, mudah diakses, dan memungkinkan warga menyampaikan aspirasi melalui kanal yang sudah menjadi bagian dari keseharian mereka.
Tanpa penyesuaian tersebut, rendahnya angka partisipasi berisiko terus dibaca sebagai sikap apatis, padahal yang terjadi bisa jadi hanya persoalan ketidaksesuaian antara sistem yang disediakan dan cara masyarakat memilih untuk terlibat.
Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan publik ke depan tidak hanya membutuhkan perluasan program, tetapi juga perubahan cara memahami kebutuhan generasi muda. Dengan pendekatan yang lebih adaptif, inklusif, dan sesuai dengan pola hidup masyarakat saat ini, intervensi yang dilakukan berpeluang memberi dampak yang lebih berkelanjutan.
![[QUIZ] Berdasarkan Warna Ponselmu, Kami Bisa Tebak Kepribadianmu](https://image.idntimes.com/post/20240210/10-394b9594f21c2e31a35a806a0b6d2a6c.jpg)
