Tak Hanya BTS, Bagaimana Pemerintah Tuntaskan 269 Blankspot?

05 Agu 2026, 14:15 WIB

Misrohatun H

News

Channel

Add Us on Google

Tak Hanya BTS, Bagaimana Pemerintah Tuntaskan 269 Blankspot?

ilustrasi BTS (Base Transceiver Station) (freepik.com/aopsan)

Intinya Sih

Pemerintah mengubah strategi pemerataan internet dengan memadukan BTS, fiber optik, satelit, dan teknologi lain berdasarkan kondisi geografis, populasi, serta kebutuhan tiap wilayah.
Masih ada 269 titik blankspot yang diprioritaskan untuk ditangani melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BAKTI, dan operator telekomunikasi.
Kalimantan Timur telah mencakup 803 dari 841 desa atau 95,5 persen konektivitas, dengan penerapan fiber optik, VSAT, dan satelit sesuai kondisi lapangan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan pemerintah mulai mengubah paradigma pembangunan konektivitas nasional.

Pemerataan internet tidak lagi bergantung pada pembangunan base transceiver station (BTS) semata, tetapi disesuaikan dengan kondisi geografis, jumlah penduduk dan kebutuhan setiap wilayah.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah akan memadukan BTS, fiber optik, satelit, dan teknologi lain agar layanan internet dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk di daerah dengan medan yang sulit.

"Kita coba petakan mana yang prioritas, yang mungkin tidak bisa ditembus dengan BTS, mungkin lewat satelit atau moda jaringan telekomunikasi yang lain," ujarnya yang dikutip dalam keterangan tertulis.

Teknologinya tergantung kondisi lapangan

Menurut Wamen Nezar, pendekatan tersebut diperlukan karena setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda.

Pemerintah akan menentukan teknologi yang paling tepat berdasarkan kondisi lapangan sehingga pembangunan konektivitas menjadi lebih efektif sekaligus mampu menjangkau wilayah yang selama ini sulit memperoleh akses internet.

"Provinsi Kalimantan Timur salah satu yang terbaik dalam soal konektivitas 95,5 persen. Dari 841 desa itu yang sudah terkover 803," lanjut Wamen Nezar.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pemerintah masih mencatat adanya 269 titik blankspot yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dan operator telekomunikasi.

Perlu dilakukan sinergi

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria. (IDN Times/Herka Yanis)

Nezar menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh menghambat pemerataan akses digital. Karena itu, kolaborasi menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan konektivitas di wilayah yang masih mengalami blankspot maupun sinyal lemah.

"Dengan sinergi yang kita lakukan, kita bisa saling menguatkan dan mewujudkan beberapa titik yang memang dibutuhkan oleh masyarakat," imbuhnya.

Pilihan teknologi sesuai kondisi lapangan

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Ririn Sari Dewi menjelaskan pemerintah provinsi menerapkan pendekatan pembangunan yang memadukan berbagai teknologi sesuai kondisi wilayah, mulai dari fiber optik, VSAT hingga satelit, agar penyediaan layanan internet lebih efektif.

"Kami memilih beberapa paduan teknologi yang paling sesuai sehingga efektif pada saat kita deliver layanan akses internet di desa," kata Ririn.

Percepatan pemerataan konektivitas membutuhkan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat, termasuk dalam sinkronisasi data, penguatan kebijakan, dan kolaborasi lintas pemangku kepenting