Jakarta, IDN Times - Pemerintah mulai mengkaji perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik. Setelah beberapa tahun menikmati pembebasan pajak penuh, mobil listrik kini berpotensi tidak lagi mendapatkan fasilitas gratis seperti sebelumnya.
Langkah ini sejalan dengan perubahan arah kebijakan nasional, di mana insentif kendaraan listrik tidak lagi diberikan secara seragam. Pemerintah daerah kini memiliki ruang untuk menentukan skema pajak masing-masing, termasuk di ibu kota.
Pemprov DKI sendiri tengah merumuskan aturan baru terkait pajak kendaraan listrik. Artinya, mobil listrik ke depan tetap akan menjadi objek pajak, tidak lagi otomatis bebas seperti kebijakan sebelumnya.
Sebelumnya, kendaraan listrik di Jakarta mendapatkan insentif berupa tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar nol persen.
Kebijakan ini membuat beban pajak tahunan praktis hanya berupa biaya tambahan seperti SWDKLLJ yang nilainya relatif kecil.
Dengan perubahan aturan yang sedang disiapkan, skema pajak akan disesuaikan ulang, meskipun besarannya belum diumumkan secara final.
Peninjauan ulang insentif ini tidak lepas dari meningkatnya jumlah kendaraan listrik di Jakarta. Pemerintah daerah mulai mempertimbangkan dampak terhadap penerimaan pajak serta keseimbangan kebijakan transportasi.
Selama ini, pembebasan pajak menjadi salah satu pendorong utama adopsi kendaraan listrik. Namun, dengan populasi yang terus bertambah, kebijakan tersebut dinilai perlu dievaluasi agar tetap relevan dengan kondisi fiskal daerah.
Selain itu, kebijakan insentif sebelumnya memang bersifat stimulus awal untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik, bukan skema permanen.
Sebagai gambaran, jika mobil listrik dikenakan pajak penuh tanpa insentif, nilainya bisa mendekati mobil konvensional. Mengacu pada simulasi untuk BYD Atto 1, perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menggunakan tarif 2 persen dari dasar pengenaan pajak.
Dengan asumsi nilai dasar sekitar Rp240 jutaan hingga Rp253 jutaan, maka PKB berada di kisaran Rp4,8 juta hingga Rp5 juta per tahun. Setelah ditambah SWDKLLJ sekitar Rp143 ribu, total pajak tahunan menjadi sekitar Rp4,95 juta hingga Rp5,2 juta.
Angka ini menunjukkan bahwa tanpa insentif, biaya tahunan kendaraan listrik tidak lagi hampir nol seperti sebelumnya, melainkan sudah masuk kategori jutaan rupiah per tahun.
Meski begitu, keputusan akhir tetap bergantung pada kebijakan Pemprov DKI. Jika pemerintah daerah masih memberikan keringanan tertentu, maka beban pajak bisa tetap jauh lebih rendah dibanding simulasi tersebut.