Waspada Hoaks Pemutihan Pajak Kendaraan Gratis

Berdasarkan laporan dari detikOto, akun TikTok dengan nama @kantorsamsat12 terpantau telah mengunggah setidaknya sembilan konten berisi informasi hoaks. Unggahan tersebut mencantumkan judul bombastis seperti "Pemutihan pajak kendaraan 2026 bermotor gratis secara online mulai 8 April sampai 29 Mei". Akun ini juga mencatut foto-foto dokumentasi lama kegiatan Korlantas Polri untuk memberikan kesan seolah-olah informasi tersebut valid dan resmi.

Beberapa fasilitas yang dijanjikan secara cuma-cuma dalam konten tersebut meliputi gratis ganti pelat nomor (TNKB), bebas pajak kendaraan, hingga gratis biaya balik nama kendaraan. Namun, kepastian mengenai ketidakbenaran informasi ini sudah dikonfirmasi langsung oleh pihak berwenang melalui laman resminya. Korlantas Polri menyatakan dengan singkat dan tegas, "Akun ini, informasi itu hoaks," sebagai peringatan bagi publik agar tidak terpedaya.

Menyikapi beredarnya hoaks yang cukup meresahkan tersebut, Korps Lalu Lintas Polri meminta agar warga tetap tenang dan tidak sembarangan membagikan data pribadi di platform yang tidak resmi. Penipuan dengan modus seperti ini sering kali mengarahkan korban ke situs palsu guna mencuri data atau meminta sejumlah uang dengan dalih biaya administrasi pendaftaran secara daring.

Masyarakat sangat disarankan untuk melakukan kroscek atau verifikasi mandiri melalui kanal-kanal resmi pemerintah. Pemeriksaan kebenaran informasi bisa dilakukan melalui situs resmi Korlantas Polri, aplikasi resmi Samsat Digital Nasional (Sinyal), atau datang langsung ke kantor Samsat terdekat di wilayah masing-masing. "Masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi di ruang digital," pungkas pihak Korlantas Polri dalam keterangannya.

Meskipun program "gratis total" yang beredar di TikTok adalah palsu, memang terdapat kebijakan baru mengenai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), objek BBNKB kini hanya dikenakan pada penyerahan pertama atau kendaraan baru. Ini berarti ada keringanan bagi penyerahan kedua dan seterusnya (kendaraan bekas).

Namun, penting untuk dicatat bahwa proses balik nama kendaraan bekas tidaklah benar-benar tanpa biaya. Pemilik tetap diwajibkan membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk penerbitan STNK, pelat nomor, hingga BPKB serta biaya mutasi jika pindah daerah. Tarif biaya-biaya tersebut telah diatur secara resmi dalam Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2020. Oleh karena itu, jangan mudah percaya pada tawaran "gratis 100%" yang muncul dari sumber-sumber yang tidak jelas kredibilitasnya di media sosial.