Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP). Rencananya, ERP akan berlaku di sejumlah ruas jalan pada 2023 ini.
Namun, ada pihak-pihak yang meminta untuk bebas atau tidak dikenakan ERP. Menurut Peter Kho selaku penggagas Komunitas Sepeda Motor Listrik (KOSMIK) Indonesia, kendaraan listrik seharusnya bebas dari ERP.
Menurut Peter, setidaknya ada dua alasan kenapa sebaiknya kendaraan listrik tidak dikenakan ERP.
"Tidak tepat (kendaraan listrik kena ERP). Pertama, populasinya belum signifikan berkontribusi terhadap kemacetan. Kedua, emisi gas buang juga nihil, jadi tidak akan membuat Jakarta semakin polusi," kata Peter kepada IDN Times, Kamis (9/2/2023).
Selain itu, Peter juga menambahkan kalau misalnya kendaraan listrik akan terkena ERP juga, maka populasinya bisa terhambat.
"Pastinya (bisa mengurungkan niat masyarakat beralih ke kendaraan listrik, ini sangat berdampak. Jika kendaraan listrik di Jakarta saja terhampat, bagaimana kita dapat berharap populasinya bertumbuh di kota lain?" kata dia.
Sebagai informasi, dalam draft raperda (rancangan peraturan daerah) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik, terdapat tujuh kendaraan yang masuk dalam pengecualian yakni: