Netizen Bereaksi Atas Rencana Pelarangan Transportasi Online di Yogyakarta

Seperti yang dilansir MetroTV pada 10 Maret kemarin, Gatot Saptadi selaku PLT Kepala Dinas Perhubungan DIY mengatakan, kebijakan ini akan diambil setelah mendapat izin dari Kementerian Perhubungan.

Alasan larangan ini disebut-sebut karena keberadaan kendaraan transportasi online seperti Go-jek, Go-car, Grab car, Uber tidak berizin dan telah meresahkan para supir taksi konvensional. Taksi konvensional telah beberapa kali berdemo di DPRD DIY, Pemda DIY dan Keraton Yogyakarta untuk menuntut pemerintah agar menertibkan kendaraan online.

Bulan lalu, sempat terjadi pengerusakan taksi online oleh para pengemudi taksi konvensional. Peristiwa bermula dari seorang sopir taksi online mengambil penumpang di daerah Jalan Magelang. Tak terima penumpangnya diambil, sopir taksi konvensional pun mengejar. Kejar-kejaran terjadi dari Jalan Magelang menuju Jalan Mangkubumi dan berakhir di Ngampilan. Aksi kejar-kejaran berbuntut pecahnya kaca mobil pengemudi taksi online.

Rencana pelarangan transportasi online ini akan diimbangi dengan peningkatan jumlah angkutan perkotaan yaitu Bus TransJogja agar masyarakat leluasa untuk berpergian di dalam kota. Pelayanan juga akan lebih ditingkatkan diantaranya dengan menambah 9 trayek baru pada April 2017 dan penambahan kemudahan pembayaran TransJogja menggunakan kartu elektronik di dalam bus.

Trayek yang sebelumnya ada 8 akan ditambah menjadi 17, sedangkan jumlah bus akan ditambah menjadi total 128 buah. begitu pula dengan shelter TransJogja yang akan ditambah.

Kapolda DIY, Brigjen Ahmad Dofiti mengimbau seluruh pengemudi angkutan online pelat hitam untuk berhenti beroperasi secepatnya. Pihaknya akan menindak tegas para pengemudi yang masih membandel menarik pelanggan.  Pengawasan juga akan dilakukan dengan mengadakan razia. Ia memastikan tidak ada keributan lagi antara pengemudi online dengan non-online.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X kini juga tengah menyusun peraturan gubernur sebagai dasar pijakan pelarangan itu.  Diperkirakan minggu depan peraturan sudah selesai dan bisa diterapkan.