3 Juta Warga Miskin Tak Tersentuh Bansos, Luhut Percepat Digitalisasi
- Luhut ungkap lebih dari 3 juta warga sangat miskin belum menerima bansos, sementara 2,7 juta penerima justru berasal dari kelompok ekonomi lebih tinggi.
- Pemerintah uji coba integrasi data lintas sektor di Banyuwangi terbukti meningkatkan akurasi penerima bantuan dan akan diperluas ke 42 kabupaten serta kota.
- Digitalisasi bansos dimulai 1 Juni 2026 dengan target selesai akhir Juli, sebelum peninjauan langsung oleh Presiden Prabowo pada awal Juni di beberapa daerah.
Jakarta, IDN Times - Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (PTDP) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan lebih dari 3 juta masyarakat yang berada pada kelompok desil 1 atau kategori sangat miskin justru belum tersentuh bantuan sosial (bansos).
Kondisi yang disebut sebagai exclusion error itu berbanding terbalik dengan temuan inclusion error, di mana terdapat sekitar 2,7 juta penerima bansos yang sebenarnya masuk dalam kelompok ekonomi lebih tinggi atau desil 4.
Padahal, saat ini Program Keluarga Harapan (PKH) telah menjangkau 10 juta keluarga dan bansos sembako telah menyasar lebih dari 18 juta keluarga. Luhut menegaskan data merupakan basis utama agar kebijakan sosial bisa adil dan tepat sasaran.
"Data adalah fondasi utama dari kebijakan sosial yang adil dan tepat sasaran. Masih adanya exclusion dan inclusion error ini adalah hal yang harus dan sedang kita benahi bersama melalui sistem digital yang lebih presisi," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5/2026).
1. Integrasi data lintas sektor jadi kunci akurasi
Saat ini pasokan data antarsektor dalam kondisi stabil. Langkah percepatan sedang dilakukan agar sistem perlindungan sosial bisa berjalan secara transparan dan terintegrasi. Untuk meminimalkan kesalahan data, pemerintah menerapkan integrasi data dari berbagai kementerian dan lembaga.
Skema tersebut telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi. Hasilnya, penggunaan data administrasi mulai dari kependudukan, kepemilikan aset, status kepegawaian, hingga rincian konsumsi listrik terbukti mampu meningkatkan akurasi data penerima bantuan secara signifikan.
"Tidak ada pihak yang paling hebat dalam pekerjaan besar ini, kita semua adalah satu tim yang harus saling mendukung dan menjaga ritme kerja," ujar Luhut.
2. Perluasan sistem digital ke 42 kabupaten dan kota
Pemerintah kini bersiap memperluas program yang telah diuji coba di Banyuwangi tersebut ke 42 kabupaten dan kota di Indonesia. Sistem tersebut nantinya mengelola data dari sekitar 10 hingga 11 juta rumah tangga yang mendaftar bansos.
Dari sisi teknologi, Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sudah siap melakukan pertukaran data otomatis. Nantinya, data dari delapan instansi utama seperti Dukcapil, BPS, BKN, PLN, BPJS Ketenagakerjaan, ATR/BPN, Korlantas Polri, hingga Kemensos akan disinkronkan secara otomatis.
"Setelah 77 tahun Indonesia berdiri, data kemiskinan benar-benar mulai diadministrasikan secara lebih terintegrasi dan sistematis. Karena itu, interoperabilitas dan sinkronisasi lintas sektor harus berjalan tanpa hambatan,” papar Luhut.
3. Pendaftaran mulai 1 Juni dan akan ditinjau Prabowo
Proses pendaftaran sekaligus dimulainya digitalisasi bansos di 42 wilayah tersebut akan berlangsung pada 1 Juni 2026. Pendataan tersebut ditargetkan selesai pada akhir Juli 2026, yang kemudian diikuti dengan penyaluran bantuan berbasis verifikasi data terbaru.
“Saya meminta setiap instansi pemilik data memastikan Service Level Agreement (SLA) terpenuhi agar tidak terjadi bottleneck di lapangan. Selain itu, keamanan siber juga wajib dijaga dengan standar tertinggi oleh BSSN, mengingat ini menyangkut data jutaan rakyat Indonesia," kata dia.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meninjau langsung kesiapan sistem ini di Surabaya, Banyuwangi, dan Bali pada 8-9 Juni 2026.
Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan setiap dua hari sekali untuk memantau integrasi data dan pengujian sistem. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, sistem perlindungan sosial digital ini diproyeksikan bisa diterapkan secara nasional pada Oktober 2026.
