5.054 Perusahaan Langgar Aturan UMP hingga Upah Lembur

19 Jul 2023, 13:10 WIB

ilustrasi perusahaan (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 5.054 perusahaan yang melanggar norma ketenagakerjaan sepanjang kuartal I-2023.

"Berdasarkan data administratif yang dilaporkan di instansi ketenagakerjaan, jumlah perusahaan yang melanggar norma ketenagakerjaan pada triwulan I tahun 2023 sebanyak 5.054 perusahaan," demikian dikutip dari situs Satu Data Ketenagakerjaan, Rabu (19/7/2023).

1. Pelanggaran soal UMP, THR hingga upah lembur

Ilustrasi insentif. (IDN Times/Aditya Pratama)

Ada beragam pelanggaran yang dilakukan perusahaan, termasuk soal upah minimum provinsi (UMP), upah lembur, tunjangan hari raya (THR) hingga cuti haid, dengan total keseluruhan 19.143 pelanggaran. Berikut rinciannya:

Wajib Lapor Ketenagakerjaan 2.486 pelanggaran
Waktu Kerja Waktu Istirahat 628 pelanggaran
Tenaga Kerja Asing (TKA) 191 pelanggaran
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 4 pelanggaran
Upah minimum 887 pelanggaran
Upah lembur 529 pelanggaran
THR 47 pelanggaran
Cuti tahunan 253 pelanggaran
Cuti haid 225 pelanggaran
Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama (PP/PKB) 1.267 pelanggaran
Pelanggaran terhadap putusan yang telah ditetapkan melalui Pengadilan Hubungan Industrial/Mediasi 2 pelanggaran
Perusahaan Wajib Daftar (PWBD) 187 pelanggaran
Perusahaan Daftar Sebagian Tenaga Kerja (PDSTK) 788 pelanggaran
Perusahaan Daftar Sebagian Upah (PDSUph) 159 pelanggaran
Perusahaan Daftar Sebagian Program (PDSPrg) 178 pelanggaran
Perusahaan menunggak 15 pelanggaran
Lain-lain 2.282 pelanggaran.

2. Perusahaan yang lakukan pelanggaran terbanyak di Jabar

ilustrasi pegawai (IDN Times/Aditya Pratama)

Perusahaan yang paling banyak melakukan pelanggaran norma ketenagakerjaan berada di Jawa Barat, sebanyak 1.299 perusahaan. Sementara posisi kedua ditempati Jawa Timur, sebanyak 885 perusahaan. Berikut rinciannya:

Sumatra Utara 41 perusahaan
Sumatra Barat 113 perusahaan
Riau 175 perusahaan
Jambi 83 perusahaan
Sumatra Selatan 399 perusahaan
Bengkulu 112 perusahaan
Lampung 21 perusahaan
Kep. Riau 4 perusahaan
DKI Jakarta 461 perusahaan
Jawa Barat 1.299 perusahaan
DI Yogyakarta 78 perusahaan
Jawa Timur 885 perusahaan
Banten 313 perusahaan
Bali 96 perusahaan
Nusa Tenggara Barat 2 perusahaan
Kalimantan Barat 14 perusahaan
Kalimantan Tengah 115 perusahaan
Kalimantan Utara 3 perusahaan
Sulawesi Utara 88 perusahaan
Sulawesi Selatan 227 perusahaan
Sulawesi Barat 30 perusahaan
Papua Barat 495 perusahaan.

3. Pemerintah pantau kepatuhan perusahaan lewat website Norma 100

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah (dok. Tangkapan Layar)

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah meresmikan fitur pemeriksaan norma ketenagakerjaan berbasis website Norma 100.

Dia memaparkan, pada prinsipnya metode Norma 100 memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menilai tingkat kepatuhan dirinya sendiri terhadap pemenuhan norma ketenagakerjaan.

"Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam upaya mewujudkan tempat kerja yang layak dan berkeadilan", kata Ida dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (28/6/2023).