5 PR Utama Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan Baru
- Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.
- Celios merilis 5 PR utama untuk Purbaya, termasuk strategi penerimaan pajak, efisiensi anggaran, dan restrukturisasi utang pemerintah.
- PR lainnya meliputi pencopotan pejabat yang melakukan rangkap jabatan di BUMN dan evaluasi belanja perpajakan yang merugikan keuangan negara.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani. Pelantikan itu dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (8/9/2025). Menanggapi pergantian tersebut, Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang menanti Purbaya sebagai Bendahara Negara baru.
"Kami menekankan bahwa tugas Menteri Keuangan yang baru yang sangat mendesak untuk mengembalikan kepercayaan publik," kata Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira kepada awak media, Senin sore.
PR pertama yang mesti diselesaikan Purbaya adalah memastikan strategi penerimaan pajak dilakukan dengan memperhatikan daya beli kelompok menengah dan bawah, seperti menurunkan tarif PPN menjadi 8 persen dan menaikkan PTKP menjadi Rp7 juta per bulan.
"Kebijakan pajak juga harus menyasar sektor ekstraktif melalui pajak produksi batubara, dan pajak windfall profit (anomali keuntungan). Selain itu pajak kekayaan berupa 2 persen pajak bagi aset orang super kaya merupakan hal yang urgen dilakukan untuk menekan ketimpangan, sekaligus memperbesar penerimaan negara," kata Bhima.
Kedua, sambung Bhima, efisiensi anggaran wajib dilakukan dengan dasar kajian makroekonomi yang transparan, tidak menganggu pelayanan publik dan infrastruktur dasar. Selain itu efisiensi yang salah dilakukan oleh Sri Mulyani harus dievaluasi ulang karena telah menimbulkan guncangan pada dana transfer daerah dan kenaikan pajak daerah sehingga merugikan masyarakat.
"Ketiga, segera melakukan restrukturisasi utang pemerintah, menekan beban bunga utang, membuka ruang debt swap for energy transition (menukar kewajiban utang dengan program transisi energi), debt swap for nature (menukar utang dengan konservasi hutan/ mangrove/karst), dan debt cancellation (pembatalan utang yang merugikan)," ujar Bhima.
Adapun PR keempat bagi Purbaya adalah mencopot Wakil Menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang melakukan rangkap jabatan di BUMN karena bertentangan dengan keputusan MK dan menghindari konflik kepentingan.
"Kelima, mengevaluasi seluruh belanja perpajakan (stimulus dan insentif fiskal) yang merugikan keuangan negara. Perusahaan yang telah mendapatkan tax holiday dan tax allowances wajib diaudit baik laporan keuangan dan dampak yang dihasilkan bagi penyerapan tenaga kerja. Tidak boleh lagi ada insentif fiskal yang memperburuk ketimpangan antara perusahaan skala besar dan pelaku usaha UMKM. Kami juga mendorong transparansi pemberian insentif fiskal secara berkala kepada publik," tutur Bhima.
