9,6 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT termasuk Jokowi dan Ma'ruf Amin

22 Mar 2024, 18:42 WIB

Presiden Joko “Jokowi” Widodo menyampaikan surat pemberitahuan pajak (SPT) untuk tahun pajak 2023. (YouTube/Sekretariat Presiden)

Intinya sih...

Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin telah melaporkan SPT untuk tahun pajak 2023 ke otoritas pajak.
Masyarakat dengan pendapatan di atas Rp54 juta per tahun diimbau untuk mengisi SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah memenuhi kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan pajak (SPT) untuk tahun pajak 2023 kepada otoritas pajak.

Selain itu, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, dan seluruh jajaran menteri telah memenuhi kewajiban melaporkan SPT ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

“Hari ini presiden dan wapres telah melakukan kewajiban tersebut dan tadi disampaikan dalam bentuk penyerahan elektronik,” kata Sri Mulyani di Kompleks Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/3/2024).

1. Masyarakat diingatkan segera lapor SPT maksimal 31 Maret 2024

Presiden Joko “Jokowi” Widodo menyampaikan surat pemberitahuan pajak (SPT) untuk tahun pajak 2023. (YouTube/Sekretariat Presiden)

Sri Mulyani menjelaskan, berdasarkan hukum, batas waktu terakhir untuk mengirimkan SPT untuk tahun pajak 2023 pada 31 Maret 2024.

Dia mengimbau seluruh masyarakat yang memiliki pendapatan di atas ambang batas pajak, yaitu di atas Rp54 juta per tahun, untuk mengisi SPT mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Diimbau seluruh masyarakat yang memiliki pendapatan di atas pendapatan tidak kena pajak, di atas Rp54 juta per tahun, mereka diharapkan untuk isi SPT 2023-nya,” ujarnya.

2. Ada 9,6 wajib pajak yang sampaikan SPT tahun 2023

Presiden Joko “Jokowi” Widodo menyampaikan surat pemberitahuan pajak (SPT) untuk tahun pajak 2023. (YouTube/Sekretariat Presiden)

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menyebut, jumlah SPT yang telah diterima hingga Kamis (21/3/2024) malam mencapai 9.601.041 wajib pajak. Jumlah ini meningkat sebesar 7,7 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada 2023, sebanyak 7.792.609 orang telah mengirimkan SPT melalui e-Filling, sedangkan jumlahnya meningkat menjadi 8.409.804 orang pada tahun ini.

Kemudian, yang menggunakan e-form sebanyak 885.914 orang pada tahun ini, meningkat dari 860.430 orang pada tahun sebelumnya. Hanya ada 10 orang yang menggunakan e-SPT, sementara 224.313 orang melakukan pengisian manual.

“Dengan demikian, 9,6 juta (wajib pajak) sudah sampaikan SPT sampai dengan 21 Maret 2024 jam 23 tadi malam,” tuturnya.

3. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan perlu ditingkatkan

Presiden Joko “Jokowi” Widodo menyampaikan surat pemberitahuan pajak (SPT) untuk tahun pajak 2023. (YouTube/Sekretariat Presiden)

Sri Mulyani menyatakan, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan, pihaknya akan terus menyampaikan kepada masyarakat tentang langkah-langkah perbaikan yang dilakukan sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penerimaan negara.

Kemenkeu dan DJP juga akan menginformasikan tentang reformasi yang dilakukan untuk mengoreksi pelanggaran dan tindakan penipuan yang dicurigai, dengan memantau secara internal melalui tiga lapisan pengawasan.

Selain itu, pihaknya akan bekerja sama dengan masyarakat untuk mengawasi dan mendapatkan umpan balik. Jika ada tindakan yang menunjukkan indikasi kejahatan, pihaknya akan melaporkannya kepada aparat penegak hukum.

Dalam hal penegakan hukum, DJP dan Kemenkeu akan melakukan perbaikan internal, termasuk pembangunan sistem yang lebih baik, lebih transparan, dan peningkatan tata kelola.

“Karena pajak adalah uang rakyat yang harus dikelola dengan baik dan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan dan berbagai langkah untuk ke depannya,” ucapnya.