ADB Kucurkan Rp11,5 Triliun untuk Perkuat Fiskal Daerah

17 Sep 2026, 12:27 WIB3 min read

Triyan Pangastuti

News

Channel

Add Us on Google

ADB Kucurkan Rp11,5 Triliun untuk Perkuat Fiskal Daerah

Ilustrasi Cadangan Devisa (IDN Times/Arief Rahmat)

Intinya Sih

ADB menyetujui program ADIL senilai 650 juta dolar AS atau sekitar Rp11,5 triliun untuk memperkuat fiskal antarpemerintah, digitalisasi tata kelola, dan layanan publik daerah.
Program ini mendukung koordinasi fiskal pusat-daerah, integrasi data dan pelaporan digital nasional, serta perbaikan penilaian pajak properti untuk meningkatkan pendapatan daerah berkelanjutan.
ADIL sejalan dengan RPJMN 2025-2029 dan Indonesia Emas 2045, menyasar pengurangan ketimpangan, perlindungan hak sipil, respons gender, serta integrasi risiko bencana.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Asian Development Bank (ADB) menyetujui program senilai 650 juta dolar AS atau sekitar Rp11,5 triliun (kurs Rp17.700 per dolar AS) untuk membantu Indonesia memperkuat pengelolaan fiskal antarpemerintah, mempercepat digitalisasi tata kelola, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Program tersebut merupakan bagian pertama dari Accelerating Decentralization for Improved Local Governance (ADIL).

Direktur ADB untuk Indonesia Bobur Alimov mengatakan, penguatan kapasitas pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk mendukung target Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045.

“Aspirasi Pemerintah Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045 didukung secara strategis oleh pembangunan ekonomi provinsi, kabupaten, dan desa, tempat layanan publik penting diberikan,” kata Bobur dalam keterangan resmi, Kamis (17/9/2026).

1. Penguatan arsitektur fiskal dan digital bisa bantu pemerintah daerah

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Menurut dia, penguatan arsitektur fiskal dan digital dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan begitu, program ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan keuangan publik, sekaligus meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali sumber pendapatan yang berkelanjutan.

ADB menyebut program tersebut akan mendukung pengembangan platform digital nasional untuk mengintegrasikan data dan pelaporan fiskal. Selain itu, program ini mencakup upaya memperbaiki penilaian pajak properti guna meningkatkan penerimaan pemerintah daerah.

2. Belanja daerah capai 40 persen pengeluaran publik

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

ADB menilai penguatan pengelolaan keuangan daerah penting karena sekitar 35 persen-40 persen dari total belanja publik Indonesia dikelola di tingkat subnasional. Belanja tersebut mencakup sektor-sektor penting, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur daerah.

Namun, sistem pengelolaan keuangan publik yang masih terfragmentasi serta perbedaan kapasitas fiskal dan administratif antardaerah menjadi tantangan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi administrasi perpajakan, koordinasi kebijakan, hingga kualitas pelayanan publik di berbagai wilayah Indonesia.

Melalui program ADIL, ADB akan mendukung penguatan koordinasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk melalui peningkatan transparansi fiskal dan pemanfaatan sistem digital. Program tersebut juga mencakup aspek perlindungan hak-hak sipil. Salah satunya melalui perencanaan dan penganggaran yang lebih responsif terhadap perempuan dan anak perempuan, serta integrasi risiko bencana dalam kebijakan pembangunan daerah.

3. Dukung RPJMN 2025-2029

ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Aditya Pratama)

Tak hanya itu, ADB menyebut program ADIL dibangun berdasarkan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Program ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan visi Indonesia Emas 2045.

Dukungan tersebut diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, sekaligus memperkuat keberlanjutan lingkungan. Dengan penguatan sistem fiskal dan digital di tingkat daerah, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran sekaligus memperbaiki kualitas layanan publik di tengah sistem pemerintahan Indonesia yang terdesentralisasi.