Anggaran Kemendag Tahun Depan Disunat, Zulhas Ngeluh ke DPR
Jakarta, IDN Times - Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan alias Zulhas, mengeluh anggaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk tahun 2025 dipotong oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Pagu Indikatif Kemendag Tahun Anggaran (TA) 2025 hanya Rp1,65 triliun.
“Anggaran kami turun terus Pak Ketua. Dari Rp3 triliun ke Rp2,4 triliun, turun lagi Rp2,1 triliun, turun lagi Rp1,9 triliun, sekarang Rp1,6 triliun," kata Zulhas dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (13/6/2024).
1. Anggaran Kemendag turun lebih dari 15 persen
Zulhas mengatakan, penurunan anggaran Kemendag sejak 2021 sampai tahun mencapai 15,67 persen.
"Jadi, sekarang sudah gak bisa kemana-mana pak, anggaran rutin saja," tutur Zulhas.
2. Zulhas ajukan anggaran tambahan Rp2,4 triliun
Oleh sebab itu, dalam raker tersebut, Zulhas mengajukan tambahan anggaran Rp2,4 triliun. Sehingga, harapannya anggaran tahun depan bisa mencapai Rp4 triliun.
“Kementerian Perdagangan mengajukan tambahan anggaran, meski tidak mudah tambahan anggaran yang kami telah sampaikan kepada Presiden melalui surat per 30 April 2024 perihal permohonan tambahan anggaran 2025 sebesar Rp 2,4 triliun, sehingga pagu indikatif Kementerian Perdagangan tahun 2025 Rp4 triliun," ujar Zulhas.
3. Alokasi anggaran 2024
Zulhas mengatakan, anggaran itu akan digunakan untuk belanja operasional sebesar Rp1,13 triliun, belanja pegawai Rp675 miliar, belanja barang Rp458 miliar, dan belanja non-operasional Rp525,5 miliar.
Di 2025, Kemendag menetapkan 11 kegiatan prioritas, sebagai berikut:
- Pengembangan e-commerce yang membutuhkan anggaran Rp2,59 miliar
- Fasilitasi pelaku usaha pusat ekspor yang membutuhkan anggaran Rp58,49 miliar
- Fasilitasi pelaku usaha domestik yang membutuhkan anggaran Rp23,11 miliar
- Pengamanan perdagangan internasional Rp15,34 miliar
- Pengawasan transaksi dan kepatuhan pelaku usaha, warehouse management system yang membutuhkan anggaran Rp9,8 miliar
- Pengembangan pedagang antarwilayah di Indonesia Rp37,06 miliar
- Pengembangan sumber daya manusia (SDM) Rp 17,37 miliar
- Penyediaan data harga bahan pokok (hapokting) sebesar Rp11,68 miliar
- Perlindungan konsumen Rp42 miliar
- Perundingan perdagangan internasional Rp22,84 miliar
- Promosi ekspor Rp60 miliar.
