Anggaran Terbatas, Pemerintah Ajak Investor Asing Bangun Infrastruktur

10 Feb 2025, 12:13 WIB

Trio Hamdani

Ilustrasi pembangunan infrastruktur (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Intinya sih...

Pemerintah ajak investor lokal dan asing untuk bangun infrastruktur melalui skema KPBU.
Kementerian PU targetkan pembangunan infrastruktur senilai Rp544,48 triliun pada periode 2025-2029 melalui skema KPBU.
Pemerintah prioritaskan investasi pada pembangunan bendungan, embung, jalan tol, dan jembatan sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur nasional.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah mengajak investor lokal maupun asing membangun infrastruktur di Indonesia melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menilai skema tersebut sebagai solusi strategis mengatasi keterbatasan anggaran negara sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menekankan pembangunan tidak boleh terhenti karena kendala pendanaan. Kolaborasi dengan investor diharapkan dapat memastikan pembangunan infrastruktur berjalan optimal.

"Sesuai arahan Presiden, kami terus mendorong investasi melalui skema KPBU agar pembangunan tetap berjalan optimal. Kolaborasi dengan sektor swasta memungkinkan proyek infrastruktur strategis dapat direalisasikan dengan lebih cepat dan efisien," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (10/2/2025).

1. Kementerian PU targetkan KPBU Rp544,48 triliun hingga 2029

Pemerintah Indonesia memperkenalkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). (dok. Kemenkeu)

Kementerian PU menargetkan pembangunan infrastruktur senilai Rp544,48 triliun pada periode 2025-2029 melalui skema KPBU. Rencana itu mencakup 11 proyek sumber daya air, 23 proyek jalan tol dan jembatan, serta 11 proyek pemukiman.

Dengan melibatkan sektor swasta, pemerintah berharap proyek-proyek tersebut dapat terealisasi secara lebih optimal, baik dari segi pendanaan maupun efisiensi pelaksanaan.

Melalui skema itu, pemerintah memberikan kesempatan bagi dunia usaha untuk turut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dengan tetap mengutamakan manfaat bagi masyarakat.

Model pembiayaan yang lebih fleksibel memungkinkan proyek berjalan lebih efektif, sementara pemerintah tetap berperan sebagai regulator dan pengawas guna memastikan kualitas serta keberlanjutan pembangunan.

2. Pemerintah prioritaskan ketahanan air dan konektivitas

Ilustrasi bendungan. (Dok. Kementerian PU)

Pemerintah memprioritaskan investasi pada pembangunan bendungan, embung, jalan tol, dan jembatan sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur nasional.

Selain memperkuat ketahanan air dan meningkatkan konektivitas, proyek-proyek tersebut juga diharapkan memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

“Bendungan dan embung berkontribusi pada ketahanan pangan dan energi, sementara jalan tol mempercepat distribusi logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi,” sebut Dody.

3. Infrastruktur di Indonesia diyakini akan semakin berkembang

ilustrasi pembangunan infrastruktur yang didukung APBN (dok. Kemenkeu)

Pemerintah optimis dengan meningkatnya investasi dan pendanaan, sektor infrastruktur di Indonesia akan semakin berkembang, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain sebagai solusi pendanaan, skema KPBU juga diharapkan mendorong inovasi serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja nasional, baik dari aspek soft-skill maupun hard-skill.

"Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha, kami optimistis pembangunan infrastruktur akan semakin berkualitas dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global," tambah Dody.