Infrastruktur Energi Dipastikan Tak Terdampak Efisiensi Anggaran
- Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghematan anggaran hanya berlaku untuk belanja operasional K/L, sementara anggaran infrastruktur tetap utuh.
- Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dimanfaatkan kembali untuk pembangunan infrastruktur, seperti proyek jaringan gas Dumai-Sei Mangkei dan Cirebon-Semarang (Cisem) tahap II.
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung menyatakan instruksi penghematan anggaran yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto tidak akan memengaruhi proyek-proyek infrastruktur energi.
Dia menjelaskan, penghematan tersebut hanya berlaku untuk belanja operasional kementerian dan lembaga (K/L), sementara anggaran untuk belanja infrastruktur tetap utuh.
"Jadi tidak termasuk. Anggaran penghematan itu adalah anggaran penghematan belanja kementerian/lembaga. Sementara kalau untuk belanja infrastruktur itu tidak ada penghematan," kata Yuliot kepada jurnalis di Kementerian ESDM, Jumat (7/2/2025).
1. Pembangunan infrastruktur energi memanfaatkan hasil PNBP
Mantan Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu menjelaskan, sebagian dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bisa dimanfaatkan kembali untuk pembangunan infrastruktur.
"Ini dari PNBP ya, rencananya dari penerimaan negara bukan pajak itu kan sebagian itu bisa dimanfaatkan kembali. Jadi untuk pemanfaatan itu adalah pembangunan infrastruktur," ujarnya.
2. Proyek pipa gas prioritas tak terdampak efisiensi anggaran
Yuliot mencontohkan proyek pembangunan jaringan gas Dumai-Sei Mangkei dan Cirebon-Semarang (Cisem) tahap II tetap menjadi prioritas pemerintah. Dia menjelaskan, efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah tidak akan menghambat proyek tersebut, mengingat kebutuhan gas di Sumatera dan Batam sangat tinggi.
Menurutnya, tanpa percepatan pembangunan infrastruktur gas, biaya listrik yang harus ditanggung industri akan semakin besar, yang berpotensi mengurangi daya saing nasional. Untuk itu, pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan jaringan gas, baik di Sumatra maupun di Jawa guna memastikan pasokan energi yang lebih efisien bagi sektor industri.
"Jadi, pemerintah berusaha untuk bagaimana percepatan pembangunan jaringan gas yang ada di Sumatera, termasuk aliran ke Batam. Jadi untuk di Jawa itu juga sama, untuk Cisem itu juga kita lakukan percepatan," tuturnya.
3. Prabowo minta program-program tak bermanfaat dibatalkan
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menjelaskan, berdasarkan arahan Presiden Prabowo, program yang tidak ada manfaatnya untuk masyarakat, itu harus dihapus dari pagu anggaran.
"Jadi, yang arahan presiden itu untuk program-program yang selama ini tidak bisa diukur keuntungannya, manfaat nya bagi publik, itu ditiadakan," ujar Hasan di kantornya, Jakarta, Jumat (7/2/2025).
"Perjalanan luar negeri dikurangi, seremonial dikurangi, perjalanan dinas dikurangi," ucapnya.
