Anggota DPR Sebut Akan Terjadi Perlambatan Ekonomi Bila BBM Naik
Jakarta, IDN Times - Pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi. Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengatakan, apabila harga BBM naik, akan terjadi perlambatan ekonomi.
“Jika kenaikan BBM berlaku, otomatis ada harga-harga barang yang akan naik. Pedagang semuanya pasti membebankan barangnya dengan menaikkan harga-harganya di pasaran, dan pemulihan ekonomi yang baru mulai tumbuh dan mulai berlari, otomatis akan melambat dan slow kembali,” ujar Rudi dalam keterangannya, Kamis (25/8/2022).
1. Daya beli masyarakat yang baru saja pulih bisa menurun kembali
Politikus NasDem itu mengatakan, daya beli masyarakat yang baru saja bangkit akibat pandemik COVID-19 bisa turun kembali. Sebab, bila harga BBM subsidi naik, harga barang yang lainnya ikut naik.
"Suka atau tidak suka, perusahaan akan mengalami kenaikan beban usaha dan operasionalnya karena naiknya harga BBM. Beban produksi dengan sendirinya akan naik, dan perusahaan pasti membebankan kenaikan biaya produksi pada harga barang yang dijual ke masyarakat," ucap dia.
"Dan masyarakat tentu ada yang mengurangi dan mengerem pembelian kebutuhan yang tidak penting. Otomatis pertumbuhan ekonomi akan melambat,” sambungnya.
2. Pemerintah janji beri bansos ke masyarakat bila harga BBM subsidi naik
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bila harga BBM subsidi naik, maka pemerintah akan memberikan bantuan sosial (bansos).
"Ya tentu perlindungan sosialnya akan kita tebalkan. kita punya banyak sistem yang sudah dilakukan selama KPC PEN," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/8/2022).
Namun, dia belum bisa menjelaskan, bansos itu dalam bentuk uang tunai atau seperti apa. "Nanti tunggu hasil rapat," kata dia.
3. Pemerintah hanya sediakan anggaran Rp502 triliun untuk subsidi BBM
Airlangga menjelaskan, anggaran alternatif yang disediakan pemerintah untuk BBM bersubsidi maksimal Rp502 triliun. Oleh karena itu, kata dia, perlu ada skema lain agar APBN tidak habis hanya untuk subsidi BBM.
"Alternatifnya anggaran itu tidak lebih dari 502 T. Jadi, kalau anggaran sekarang kan yang disampaikan ke DPR kan angkanya lebih, sehingga exercise-nya bagaimana bantalan yang harus disiapkan. Jadi, bukan hanya terkait penyesuaian atau pembatasan, tetapi bantalan-bantalan sosial yang harus disiapkan," ucap dia.
