Apa itu Makroprudensial? Kenali Definisi dan Jenis-Jenis Instrumennya!

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, makroprudensial adalah kebijakan atau regulasi bank sentral yang bertujuan untuk mencegah ketidakstabilan sistem keuangan, terkhusus pada kegiatan kredit. Dikarenakan instabilitas sistem keuangan dapat berdampak secara sistemik, maka kebijakan makroprudensial digunakan untuk meningkatkan kualitas dan fungsi sistem perbankan di suatu negara atau wilayah tertentu dengan baik, bahkan dalam situasi ekonomi yang sulit.

Sebagai informasi, makroprudensial adalah kebijakan yang digunakan Bank Indonesia sebagai ‘mitra’ dari suku bunga acuan, di mana kedua kebijakan ini dapat saling melengkapi satu sama lain. Sebagai contoh, ketika BI ingin mengendalikan kenaikan inflasi, otoritas moneter akan menerapkan kebijakan makroprudensial yang mendukung untuk menurunkan suku bunga acuan.

Sekarang kamu sudah tahu ya, pengertian makroprudensial? Beralih dari definisinya, ada berbagai jenis kebijakan makroprudensial yang dijalankan oleh BI, salah satunya adalah Countercyclical Capital Buffer.

Countercyclical Capital Buffer (CCyB) makroprudensial adalah tambahan modal yang wajib disiapkan bank sebagai cadangan untuk mengantisipasi kerugian yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Misalnya, kerugian akibat pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan yang terlalu cepat dan berlebihan.

Pertanyaannya, bagaimana cara kerja kebijakan jenis CCyB ini? Jadi, bank harus menambah modal ketika ekonomi sedang mengalami ekspansi, tujuannya agar dapat digunakan saat ekonomi melemah. Belakangan ini, BI mewajibkan setiap bank sentral memiliki CCyB sebesar 0% sampai 2,5% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Kemudian, BI akan mengevaluasi besaran CCB setiap enam bulan secara berkala. Kebijakan ini terkait dengan ketentuan permodalan perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berikutnya, jenis-jenis makroprudensial adalah Rasio LTV atau disebut juga sebagai Financing to Value. Kebijakan ini merupakan rasio antara nilai kredit dengan pembiayaan dari bank yang biasanya ditujukan untuk kredit kendaraan atau rumah.

Kebijakan LTV dan FTV dianggap longgar jika rasionya mendekati 100%, artinya konsumen bisa mendapatkan kredit kendaraan atau properti hanya dengan uang muka (down payment) yang sangat kecil, bahkan tanpa uang muka jika rasio mencapai 100%. Namun kebalikannya, kebijakan LTV dan FTV akan menjadi ketat jika rasionya semakin kecil mendekati angka 0%.

Salah satu tujuan utama jenis kebijakan LTV dan FTV makroprudensial adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mengurangi risiko sistemik akibat kenaikan harga properti.

Jenis RIM makroprudensial adalah instrumen yang mengatur fungsi intermediasi perbankan sesuai dengan kapasitas dan target pertumbuhan ekonomi. Singkatnya, RIM berguna untuk menilai kemampuan kredit suatu perbankan. 

Selain itu, RIM adalah pengembangan dari rasio pinjaman terhadap pendanaan, atau dikenal sebagai Loan to Funding Ratio (LFR). Untuk menghitung RIM dan RIM Syariah, dapat menggunakan rumus berikut ini.

Pada kebijakan BI, RIM wajib dimiliki setiap perbankan sebesar 84% hingga 94%. Jika RIM bank di bawah 84%, artinya penyaluran kreditnya belum maksimal. Sebaliknya, jika RIM mendekati 94%, bank hampir tidak memiliki ruang untuk menyalurkan kredit lebih banyak dan perlu menghentikan penyaluran kredit serta fokus mencari Dana Pihak Ketiga (DPK).

Selanjutnya, instrumen PLM atau Penyangga Likuiditas Makroprudensial adalah cadangan likuiditas minimum yang harus disimpan oleh bank dalam bentuk surat berharga rupiah. Cadangan ini dapat digunakan untuk operasi moneter dengan besaran yang ditentukan oleh BI berdasarkan persentase dari Dana Pihak Ketiga (DPK).

PLM bersifat fleksibel karena surat berharga dalam instrumen ini dapat digunakan untuk transaksi repo dengan BI dalam operasi pasar terbuka. Adapun besarannya disesuaikan dengan persentase tertentu dari DPK bank dalam bentuk rupiah.

Terakhir, jenis-jenis makroprudensial adalah Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP), yakni pinjaman dari BI untuk bank yang sedang mengalami kekurangan likuiditas jangka pendek. 

Kondisi ini adalah keadaan di mana dana masuk lebih sedikit dibandingkan dana yang keluar. Dengan begitu, bank akan kesulitan memenuhi kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM).

Demikian ulasan mengenai makroprudensial beserta jenis-jenis instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia (BI). Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa makroprudensial adalah kebijakan bank sentral untuk mencegah ketidakstabilannya sistem keuangan, dengan tujuan agar dapat meningkatkan kualitas dan fungsi sistem perbankan dengan baik.

Bagaimana, sekarang kamu sudah paham ya, terkait apa itu makroprudensial beserta jenis-jenisnya? Semoga informasi ini dapat membantumu dalam mengenal makroprudensial lebih dalam, ya.

Penulis: Muti’ah Nur Rahmah