China Buka 16 Kebijakan Baru demi Perluas Akses Bisnis di Hainan
- China merilis 16 kebijakan untuk mempermudah bisnis dan profesional asing di Hainan Free Trade Port, mencakup liberalisasi perdagangan barang, jasa, serta model perdagangan baru.
- Dokter asing dapat memperoleh izin praktik hingga tiga tahun di Hainan, sementara perusahaan luar negeri diizinkan memakai fasilitas berikat terminal LNG dan didorong melakukan transaksi barter berbasis yuan.
- Aturan baru memperluas fasilitas industri berikat, impor komponen otomotif rusak untuk riset, perdagangan lepas pantai, serta kerja sama Hainan-Hong Kong guna memperkuat konektivitas perdagangan.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah China merilis 16 langkah kebijakan baru untuk mempermudah operasional pelaku bisnis dan tenaga profesional asing di Hainan Free Trade Port (FTP) pada Kamis (29/10/2026). Kebijakan tersebut mencakup sektor perdagangan energi, layanan medis, hingga operasional bisnis berikat di pelabuhan bebas terbesar di dunia berdasarkan luas wilayah tersebut.
Langkah strategis ini diumumkan melalui surat edaran bersama empat kementerian dan lembaga, yakni Kementerian Perdagangan, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, Kementerian Ekologi dan Lingkungan Hidup, serta Administrasi Umum Kepabeanan. Kebijakan ini dihadirkan untuk semakin meliberalisasi perdagangan barang dan jasa serta mendukung model perdagangan baru di wilayah kepulauan selatan China tersebut.
1. Kelonggaran izin praktik dokter asing dan ekspansi sektor energi
ilustrasi dokter (pexels.com/cottonbro studio) Melalui aturan baru ini, dokter berkebangsaan asing yang memiliki izin resmi di luar negeri kini dapat memperoleh izin untuk memberikan layanan diagnosis klinis dan mengobati pasien di Hainan. Izin praktik medis tersebut berlaku hingga tiga tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kebijakan yang lebih memudahkan terkait izin kerja, izin tinggal sementara, dan izin menetap juga akan diperkenalkan bagi warga negara asing.
Di sektor energi, perusahaan luar negeri diperbolehkan menggunakan fasilitas berikat di terminal penerimaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) Hainan. Seperti dilaporkan Xinhua, otoritas juga mendukung operasional gudang pengiriman kontrak berjangka LNG di pelabuhan bebas tersebut setelah kontrak berjangka resmi diluncurkan. Kebijakan ini turut mendorong transaksi model barter baru dengan penetapan harga menggunakan mata uang yuan China.
2. Pembaruan tata kelola perdagangan barang dan fasilitas industri berikat
ilustrasi pesawat kargo (unsplash.com/Patrick Campanale) Regulasi terbaru ini juga memuat aturan perdagangan barang, termasuk inspeksi avtur di fasilitas penyimpanan berikat khusus untuk kebutuhan ekspor ulang dengan standar internasional. Kawasan Pengembangan Ekonomi Yangpu kini diizinkan menggabungkan operasional gudang berikat dan gudang pengawasan ekspor untuk komoditas bensin, solar, serta minyak bahan bakar. Kewenangan persetujuan pameran ekonomi dan teknis internasional bersama institusi asing dialihkan ke Departemen Perdagangan Provinsi Hainan.
Otoritas terkait turut meluncurkan program percontohan yang mengizinkan impor komponen otomotif utama yang mengalami kerusakan untuk kebutuhan riset dan pengujian. Selain itu, katalog pemeliharaan berikat di pelabuhan bebas Hainan diperluas untuk mencakup lebih banyak kategori produk yang memenuhi syarat. Kebijakan ini melengkapi operasi kepabeanan khusus yang telah diterapkan di seluruh pulau sejak Desember 2025 guna memperluas fasilitas nol tarif.
3. Dorongan perdagangan lepas pantai dan sinergi bersama Hong Kong
ilustrasi kapal kargo (pexels.com/William Liu) Pengembangan format perdagangan baru difokuskan pada percepatan perdagangan lepas pantai atau offshore trade melalui peningkatan integrasi pembagian data. Dilansir China Daily, produk hasil manufaktur ulang berikat dari area pengawasan khusus kepabeanan Hainan diizinkan masuk ke zona perdagangan bebas percontohan di daratan utama China. Penjualan produk tersebut tetap diwajibkan melunasi bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN) impor, dan pajak konsumsi sesuai aturan yang berlaku.
Produk-produk hasil remanufaktur tersebut wajib memenuhi seluruh standar teknis produk baru yang setara dan diberi label resmi sebagai "produk hasil manufaktur ulang". Di samping itu, Hainan FTP memperdalam kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan Daerah Administratif Khusus Hong Kong. Penyelarasan aturan operasional ini ditujukan guna meningkatkan konektivitas perdagangan dengan Kawasan Teluk Besar Guangdong-Hong Kong-Makau.
