Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Amerika Serikat (AS) kembali menjatuhkan sanksi baru ke Kuba pada Selasa (29/9/2026). Keputusan ini sebagai wujud tekanan maksimum Washington kepada Havana.
Sejak awal 2026, AS sudah menetapkan pemblokiran bahan bakar minyak (BBM) ke Kuba. Washington juga sejumlah sanksi tambahan kepada sejumlah pejabat pemerintahan dan konglomerasi yang terafiliasi dengan rezim Kuba.
Kemlu AS mengatakan bahwa penetapan sanksi baru ini menyasar sektor perbankan di Kuba. Alhasil, semua akun rekening bank milik pengusaha Kuba akan dibekukan.
“Penetapan sanksi ini didasarkan pada peringatan akan risiko besar sanksi yang berhubungan dengan transaksi dengan Kuba, baik yang dilakukan ke AS atau dari seseorang yang bukan warga AS,” terangnya, dikutip dari Democrata.
Kebijakan baru ini berdampak pada entitas finansial asing yang berhubungan dengan warga Kuba. Sementara itu, seluruh bank AS mulai saat ini dilarang membuka rekening baru untuk pengusaha Kuba.
Tak hanya menyasar sektor finansial, Washington juga melarang karya wisata atau kunjungan pendidikan ke Kuba. Bahkan, kunjungan warga AS ke Kuba untuk urusan profesional dan akademik juga ditutup.
Dilansir The Strait Times, karya wisata yang diawasi dan dilindungi langsung oleh organisasi internasional yang terakreditasi masih diperbolehkan. Sementara, tidak ada pembatasan bagi penerbangan komersial dari AS ke Kuba sesuai dengan permintaan anggota parlemen Republikan di Florida.
Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri Kuba, Marco Rubio mengatakan bahwa rezim Kuba sudah jauh dan menjadi negara gagal. Menurutnya, Kuba sudah tidak sumber daya ekonomi yang berfungsi sebagaimana mestinya.
“Kebenarannya, Kuba sudah jatuh. Mereka tidak memiliki ekonomi yang berfungsi dan mereka dipimpin oleh orang yang hanya mengumbar revolusi yang sudah mati sejak 20 tahun lalu. Itu tidak pernah berhasil,” ungkapnya, dikutip dari The Hill.
Rubio berharap agar pejabat Kuba membuka mata lebar-lebar dan mengubah pemerintahannya. Ia mendorong agar Kuba mau membebaskan ekonominya dan politiknya.