AS Blokir Impor 3 Perusahaan Genomika China, Beijing Mengecam Keras

Daftar entitas UFLPA mengidentifikasi lembaga atau korporasi yang dituding bekerja sama dengan pemerintah Xinjiang untuk merekrut, memindahkan, atau menampung tenaga kerja paksa dari etnis minoritas. Menurut laporan Assosiated Press, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menuduh perusahaan-perusahaan tersebut membantu mengumpulkan sampel genetik guna melacak kelompok minoritas tertindas, termasuk mereka yang dikenai kerja paksa. Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelumnya telah memperingatkan pada 2022 mengenai dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah tersebut, termasuk penahanan lebih dari satu juta warga Uighur dan kelompok muslim lainnya di kamp-kamp.

Pemerintah Negeri Paman Sam menegaskan tidak akan menoleransi masuknya produk yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran tersebut ke pasar domestik mereka. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) Markwayne Mullin menyatakan pihak AS menolak membiarkan perusahaan yang terkait dengan kerja paksa dan pengawasan minoritas mengeruk keuntungan dari pasar Amerika. Sementara itu, pihak Beijing secara berulang kali membantah keras segala tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis minoritas di Xinjiang.

Pemerintah China melalui Kementerian Perdagangan pada Kamis (29/10/2026) mengecam keras larangan impor sepihak yang diberlakukan oleh Washington. Juru bicara Kementerian Perdagangan China menyatakan bahwa kebijakan tersebut sama sekali tidak memiliki dasar faktual. Pihaknya menilai AS terus mengeksploitasi isu hak asasi manusia sebagai dalih untuk menjalankan proteksionisme sepihak dan intimidasi ekonomi.

Beijing mendesak Washington untuk segera menghentikan manipulasi politik serta kampanye fitnah terhadap kondisi wilayah Xinjiang. China juga menegaskan kesiapan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melindungi hak dan kepentingan sah para pelaku usaha mereka. Sebelumnya pada Agustus, Beijing juga menentang keras keputusan serupa saat AS memasukkan lebih dari 40 entitas asal China ke daftar larangan tersebut.

Pihak BGI Group dan MGI Tech secara terpisah membantah seluruh tuduhan keterlibatan dalam praktik kerja paksa maupun pelanggaran hukum di wilayah Xinjiang. Dilansir Global Times, BGI Group menegaskan operasional korporasi selalu mematuhi regulasi di China serta negara tempat mereka beroperasi, sekaligus menghormati standar hak asasi manusia internasional. Dalam pernyataan resminya, BGI Group menyatakan, "Kami dengan tegas menolak semua tuduhan. BGI Group tidak terlibat dalam bentuk kerja paksa apa pun."

MGI Tech juga menegaskan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada korporasi mereka tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta sebenarnya. Perusahaan teknologi tersebut berencana mengajukan keberatan resmi dan mengupayakan penghapusan nama mereka dari daftar entitas bermasalah tersebut. Pihak manajemen menambahkan bahwa operasi bisnis mereka di AS hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan portofolio pasar global yang saat ini tetap berjalan normal.

Langkah pemblokiran impor ini dinilai memperluas deretan tekanan terhadap sektor teknologi canggih China di kancah global. Peneliti senior di Center for China and Globalization, He Weiwen, menilai tuduhan AS telah melampaui batas wajar hingga turut menyasar materi genetik tanaman dan hewan. Dia berpandangan bahwa Washington sengaja memanfaatkan regulasi UFLPA sebagai alat untuk menekan pertumbuhan industri genomika China di tengah minimnya bukti nyata.

Pemerintah AS di bawah kepemimpinan Donald Trump pada pekan lalu telah mengusulkan aturan baru guna memperketat investasi pada perusahaan bioteknologi asal China. Sektor bioteknologi kini menyusul kecerdasan buatan dan cip semikonduktor sebagai ranah strategis yang terus diawasi ketat oleh otoritas di Washington. Ketiga industri berteknologi tinggi tersebut menjadi arena persaingan ekonomi utama antara Washington dan Beijing.