ASABRI dan Jamdatun Perkuat Sinergi Hukum dan Tata Kelola

Dia menjelaskan, penguatan kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya ASABRI membangun ekosistem tata kelola perusahaan yang dapat memberikan dukungan hukum secara tepat dalam menghadapi berbagai dinamika.

Bagi perusahaan, dukungan hukum yang kuat diperlukan untuk memastikan setiap keputusan strategis memiliki landasan yang memadai, dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, dan sejalan dengan tata kelola perusahaan yang baik.

Langkah ini juga berkaitan dengan mandat ASABRI dalam memberikan perlindungan sosial kepada peserta. Penguatan tata kelola dan kepastian hukum diharapkan dapat mendukung keberlanjutan pelaksanaan tugas perusahaan.

"Upaya tersebut sejalan dengan visi ASABRI untuk menjadi Pengelola Asuransi Sosial Tepercaya, Profesional, dan Peduli kepada Kesejahteraan Peserta," kata dia.

Tak hanya itu, dia menjelaskan kerja sama ASABRI dan Jamdatun juga memiliki dimensi yang lebih luas, terutama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan kepentingan negara.

Sebagai BUMN, ASABRI menjalankan amanah perusahaan sekaligus mendukung kepentingan pembangunan nasional melalui pengelolaan program asuransi sosial bagi peserta ASABRI, yakni prajurit TNI, anggota Polri, serta ASN di lingkungan Kemhan dan Polri.

Menurut dia, penguatan tata kelola dan kepastian hukum pada akhirnya diarahkan untuk memastikan ASABRI dapat menjalankan amanah secara berkelanjutan. Fondasi pengelolaan yang kuat dibutuhkan agar perusahaan dapat menghadapi berbagai dinamika, mengelola risiko secara prudent, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab.

Bagi ASABRI, keberlanjutan perusahaan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghadapi tantangan saat ini. Perusahaan juga perlu membangun fondasi yang kuat untuk memastikan mandat dan tanggung jawab kepada peserta dapat terus dijalankan pada masa mendatang.

"Karena itu, sinergi kelembagaan dengan Jamdatun dan penguatan aspek hukum menjadi bagian dari upaya ASABRI menjaga tata kelola perusahaan, kepentingan negara, serta kepercayaan peserta," kata dia.

Melalui langkah tersebut, ASABRI menempatkan kepastian hukum dan prinsip kehati-hatian sebagai bagian dari proses pengelolaan perusahaan, sekaligus sebagai salah satu fondasi dalam menjaga keberlanjutan pelaksanaan program perlindungan sosial bagi peserta.

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, R. Narendra Jatna, mengatakan, kerja sama tersebut dibangun atas tujuan yang sama, meski masing-masing institusi memiliki peran dan tanggung jawab berbeda.

“Terima kasih atas kepercayaan ASABRI kepada kami. Pada dasarnya, tujuan kita sama. Namun, kita memiliki peran masing-masing,” ujar Narendra.

Menurut dia, BUMN memiliki peran dalam menjalankan pembangunan sebagai salah satu tonggak perekonomian nasional. Di sisi lain, Jamdatun memiliki tugas untuk mengawal pembangunan tersebut.

“Semoga sinergi yang kita perkuat pada hari ini dapat memberikan manfaat nyata bagi ASABRI dan JAMDATUN, serta bagi para peserta ASABRI dan kepentingan negara,” kata Narendra.

Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya mendukung pelaksanaan tugas masing-masing institusi, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi peserta ASABRI dan kepentingan negara.