Harga Pertalite Ditahan, Apa Dampaknya Terhadap Inflasi?

16 Sep 2026, 10:41 WIB

3 min read

Intinya Sih

Ekonom Unima Robert Winerungan menilai penahanan harga Pertalite menjaga daya beli dan menekan inflasi, karena kenaikan BBM dapat memicu biaya transportasi serta harga kebutuhan lain.
Harga Pertalite tetap Rp10 ribu per liter saat minyak dunia menembus 107 dolar AS per barel menambah beban subsidi APBN, tetapi dinilai melindungi kelompok menengah dan bawah.
Pakar Unpad Bonti Wiradinata menyebut kebijakan harga BBM perlu mempertimbangkan stabilitas ekonomi, sosial, politik, dan geopolitik; subsidi dapat disesuaikan bila tekanan energi global mereda.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Ekonom Universitas Negeri Manado (Unima), Robert R Winerungan, menilai keputusan pemerintah mempertahankan harga Pertalite cukup bijak. Robert menilai ditahannya harga Pertalite bisa menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi.

"Saya kira itu keputusan yang sangat bijak oleh pemerintah. Karena apabila pemerintah juga menaikkan harga Pertalite, maka inflasi bisa tidak terkendali," kata Robert dalam keterangannya, Rabu (16/9/2026).

Robert menjelaskan, kenaikan harga BBM dapat memberikan efek berantai terhadap biaya transportasi hingga harga berbagai kebutuhan masyarakat. Karena itu, pemerintah dinilai tidak bisa begitu saja melepas harga Pertalite mengikuti mekanisme pasar. Alhasil, intervensi melalui kebijakan harga diperlukan karena Pertalite dikonsumsi secara luas oleh masyarakat. Perubahan harga BBM berpotensi memengaruhi berbagai aktivitas ekonomi.

"BBM tidak naik saja, harga-harga sudah naik, apalagi kalau BBM naik. Artinya, memang pemerintah tidak bisa begitu saja melempar harga Pertalite mengikuti harga pasar karena itu bisa berpotensi membebani masyarakat," kata Robert.

1. Pertahankan harga pertalite memiliki konsekuensi terhadap APBN
PT Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran Pertalite terus dilakukan sesuai penugasan yang diberikan Pemerintah. (Dok. Pertamina)
Dia mengakui mempertahankan harga Pertalite Rp10 ribu per liter ketika harga minyak dunia telah menembus 107 dolar AS per barel memberikan konsekuensi terhadap APBN. Selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayarkan masyarakat pada akhirnya menambah beban yang harus ditanggung pemerintah.
"Memang subsidi bisa membengkak. Tapi manfaatnya, inflasi kita tidak terlalu tinggi dan daya beli masyarakat sedikit banyak dapat dipertahankan," ujarnya.
Menurut Robert, tekanan ekonomi saat ini juga mulai mengubah pola konsumsi BBM sebagian masyarakat. Ia melihat konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax Turbo maupun BBM RON 92 mulai beralih ke Pertalite untuk mengurangi pengeluaran.
"Kalau Pertalite naik, kelompok menengah akan semakin tertekan. Yang lebih kasihan lagi adalah masyarakat kelas bawah karena biaya transportasi akan naik dan sebagainya. Banyak efek turunannya apabila harga Pertalite naik," kata Robert.
2. Ada yang perlu dilihat, tak hanya dari aspek ekonomi
PT Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran Pertalite terus dilakukan sesuai penugasan yang diberikan Pemerintah. (Dok. Pertamina)
Pakar kebijakan publik Universitas Padjadjaran (Unpad), Bonti Wiradinata, menilai keputusan pemerintah menahan harga Pertalite di tengah tekanan harga minyak dunia tidak bisa hanya dilihat dari hitung-hitungan ekonomi. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan stabilitas sosial dan politik dalam menentukan harga komoditas yang sensitif seperti bahan bakar minyak (BBM).
"Kita harus melihatnya dalam strukturnya, tidak hanya dari aspek ekonomi saja, tetapi juga stabilitas geopolitik, stabilitas ekonomi, dan sosial," kata Bonti.
3. Stabilitas jadi salah satu faktor yang perlu dijaga saat harga minyak dunia naik
Ilustrasi harga minyak (IDN Times/Rehia Sebayang)
Menurutnya, kebijakan mempertahankan harga Pertalite memiliki konsekuensi terhadap postur anggaran. Namun, menurut dia, stabilitas juga menjadi salah satu faktor yang perlu dijaga ketika harga energi global masih mengalami tekanan.
"Saya pikir kebijakan ini sudah tepat. Walaupun tentunya kebijakan yang tepat ini akan memiliki risiko terhadap postur anggaran," ujarnya.
Kendati demikian, Bonti menilai subsidi energi yang diberikan pemerintah berpotensi berkurang tahun depan apabila kondisi geopolitik mulai terkendali. Menurut dia, pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan subsidi jika tekanan harga energi global mulai mereda agar beban fiskal tidak terus meningkat.
"Artinya, pada tahun depan kondisi BBM mungkin bisa menjadi lebih stabil karena Amerika sudah memiliki sumber-sumber minyak baru sehingga kemungkinan krisis seperti saat ini dapat berkurang," kata Bonti.