Asbanda Dorong BPD Naik Kelas, Ini Caranya!

18 Apr 2026, 08:02 WIB

Triyan Pangastuti

Asbanda Dorong BPD Naik Kelas, Ini Caranya!

Bank Pembangunan Daerah (BPD) didorong untuk melakukan transformasi peran secara fundamental. (Dok/Istimewa).

Intinya Sih

Asbanda mendorong BPD bertransformasi dari pengelola dana pemerintah daerah menjadi orkestrator aliran dana yang mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi regional secara aktif dan berkelanjutan.
Keterbatasan fiskal daerah dihadapi dengan inovasi pembiayaan, termasuk optimalisasi pinjaman daerah untuk memperkuat layanan publik, sektor kesehatan, pendidikan, serta pengembangan UMKM dan ekonomi lokal.
Transformasi BPD difokuskan pada tiga pilar utama: penguatan tata kelola dan manajemen risiko, inovasi pembiayaan produktif, serta pendalaman peran dalam ekosistem ekonomi daerah melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Bank Pembangunan Daerah (BPD) didorong melakukan transformasi peran secara fundamental, dari sekadar pengelola dana pemerintah daerah menjadi orkestrator aliran dana daerah sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi regional melalui inovasi pembiayaan yang produktif dan terukur.

Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus H. Widodo mengatakan, perubahan lanskap ekonomi dan keterbatasan ruang fiskal daerah menuntut BPD untuk mengambil peran yang lebih strategis dan proaktif.

“Ke depan, BPD tidak cukup hanya berperan sebagai pengelola dana pemerintah daerah. BPD harus bertransformasi menjadi orkestrator aliran dana daerah yang mampu menggerakkan ekonomi secara aktif dan berkelanjutan,” ujar Agus dalam keterangannya, dikutip Sabtu (18/4/2026).

1. BPD punya sejumlah keunggulan struktural dibandingkan bank lain

Ilustrasi Cadangan Devisa (IDN Times/Arief Rahmat)

Ia menjelaskan, BPD memiliki keunggulan struktural yang tidak dimiliki bank lain, mulai dari kedekatan dengan pemerintah daerah, pemahaman terhadap karakteristik ekonomi lokal, hingga jaringan yang menjangkau hingga tingkat daerah.

Dengan keunggulan tersebut, BPD memiliki posisi unik untuk memainkan peran yang lebih besar dalam menggerakkan ekonomi daerah secara langsung.

“BPD harus mampu memastikan setiap rupiah yang berputar di daerah memberikan nilai tambah ekonomi, mendorong produktivitas, dan memperkuat sektor riil,” ujarnya.

2. Keterbatasan fiskal daerah tidak boleh jadi hambatan

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Agus menekankan, adanya keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi penghambat pembangunan. Dalam kondisi tersebut, inovasi pembiayaan menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan belanja pemerintah (government spending) dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu instrumen strategis yang didorong adalah optimalisasi skema pinjaman daerah, yang tidak hanya difokuskan pada pembiayaan infrastruktur, tetapi juga untuk:

• Penguatan layanan publik
• Peningkatan kualitas sektor kesehatan dan pendidikan
• Pengembangan UMKM dan ekonomi lokal

“Pinjaman daerah harus dipandang sebagai instrumen strategis untuk menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah, bukan sekadar sumber pembiayaan jangka pendek,” ucap Agus.

3. Pilar utama agar BPD naik kelas

ilustrasi bank (IDN Times/Arief Rahmat)

Dalam konteks tersebut, Asbanda juga telah menyampaikan usulan kepada regulator untuk menghadirkan pendekatan kebijakan yang lebih presisi dalam pembiayaan sektor publik daerah.

“Ini bukan permintaan pelonggaran, melainkan upaya menghadirkan kerangka yang lebih tepat agar pembiayaan sektor publik dapat dilakukan secara optimal namun tetap prudent,” tegasnya.

Untuk mendorong BPD naik kelas, Agus menyampaikan transformasi akan difokuskan pada tiga pilar utama, yakni penguatan tata kelola dan manajemen risiko, pengembangan inovasi pembiayaan yang produktif dan berdampak, serta pendalaman peran dalam ekosistem ekonomi daerah.

Menurutnya, keberhasilan BPD ke depan tidak hanya diukur dari kinerja keuangan, tetapi juga dari kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara nyata.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

“Membangun daerah tidak bisa sendiri. Kita bukan superman, tetapi super tim. Semua harus berkolaborasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Ia memaparkan sejumlah peran BPD, antara lain mendukung investasi daerah, menjaga stabilitas ekonomi, serta memperkuat sektor riil, khususnya UMKM.