Aset Negara Rusak akibat Gempa Cianjur, Berapa Kerugiannya?
Jakarta, IDN Times - Sejumlah aset barang milik negara (BMN) ikut terdampak gempa yang terjadi di Cianjur, Jwa Barat. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rionald Silaban, menuturkan ada aset BMN yang rusak.
Saat ini, kata dia, pemerintah sedang menginventarisasi kerusakan yang terjadi pada aset-aset milik negara imbas gempa Cianjur. Untuk nilai kerugiannya juga sedang dihitung.
"Ya itu nanti akan kita inventarisasi, tapi saat ini kita belum tahu (nilainya), karena penyelamatan dulu yang kita utamakan," kata Rionald ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (23/11/2022).
1. DJKN minta masing-masing K/L laporkan kerusakan
Rionald menjelaskan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) akan meminta kepada masing-masing kementerian dan lembaga (K/L) untuk mendata BMN masing-masing instansi, untuk mengetahui aset mana saja yang terdampak.
"Karena kan itu basically adalah BMN dari kantor vertikalnya (K/L) itu. Jadi itu nanti kita akan mintakan laporan dari masing-masing kementerian/lembaga," ujarnya.
Kemenkeu, misalnya, meurut Rionald, memiliki kantor vertikal di Cianjur, yang salah satunya adalah perwakilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di kabupaten tersebut. Begitu pun dengan kementerian atau lembaga lainnya.
2. Sebagian aset negara yang rusak sudah diasuransikan
Rionald menjelaskan sebagian aset negara yang ada di Cianjur sudah diasuransikan pemerintah, salah satunya adalah aset di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan.
Untuk aset yang sudah diasuransikan, maka biaya kerusakannya akan ditanggung pihak asuransi. Sedangkan aset yang belum diasuransikan, maka pemulihannya akan menggunakan kas pemerintah.
"Untuk instansi yang sudah jelas ada klaim asuransinya kita sudah menghubungi asuransi yang bersangkutan juga untuk mulai melihat," ujar Rionald.
3. Pemerintah ingin semua aset BMN diasuransikan
Tahun lalu, DJKN menyatakan sudah 51 dari 84 kementerian atau lembaga yang mengimplementasikan asuransi pada BMN. Jadi, pada posisi saat itu masih ada 33 kementerian atau lembaga yang belum mengasuransikan BMN.
Data DJKN menunjukkan hingga 31 Agustus 2021, pemerintah telah mengasuransikan 4.334 nomor urut pendaftaran (NUP) atau aset BMN dari 51 kemenerian atau lembaga dengan premi Rp49,13 miliar. Total nilai pertanggungan dari seluruh aset tersebut Rp32,41 triliun.
