Backlog Kepemilikan Rumah Turun Jadi 9,29 Juta Rumah Tangga

Komponen kedua adalah backlog kelayakhunian atau backlog 2. Kategori ini mencakup rumah tangga yang sudah tinggal di rumah milik sendiri, tetapi hunian tersebut belum memenuhi standar layak huni.

BPS mencatat jumlah rumah tangga dalam kategori ini mencapai 18,01 juta pada 2026. Jumlah tersebut turun 0,76 juta dari 18,77 juta rumah tangga pada 2025.

Persentasenya juga menurun dari 25,33 persen pada 2025 menjadi 24,03 persen pada 2026. Artinya, terjadi penurunan 1,30 persen.

Rumah layak huni sendiri harus memenuhi empat kriteria, yakni ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 meter persegi per kapita, akses terhadap sumber air minum layak, serta akses terhadap sanitasi layak.

Jika dilihat dari sisi kepemilikan, masih terdapat tantangan besar dalam penyediaan hunian bagi masyarakat. Namun, penurunan jumlah dan persentase pada kedua indikator tersebut menunjukkan adanya perbaikan akses masyarakat terhadap perumahan.

BPS menggunakan indikator backlog perumahan untuk menggambarkan kebutuhan hunian masyarakat, baik dari sisi kepemilikan maupun kelayakhunian.

Backlog 1: Belum Memiliki Rumah

Kriterianya, menempati bangunan yang berstatus bukan milik sendiri yakni kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas lainnya. Kemudian kepala rumah tangga, pasangan atau anaknya tidak memiliki rumah lain selain yang ditempati saat ini.

Berikut daftar persentase backlog tertinggi 2026 berdasarkan data BPS:

• DKI Jakarta: 39,36 persen

• Sumatra Barat: 23,82 persen

• Sumatra Utara: 23,62 persen

• Kepulauan Riau: 21,29 persen

• Sulawesi Selatan: 17,88 persen

• Kalimantan Timur: 17,53 persen

• Kalimantan Utara: 16,56 persen

• Banten: 15,90 persen

• Sulawesi Utara: 14,90 persen

• Papua Selatan: 14,21 persen

Backlog 2: Rumah Belum Layak Huni

• Papua Pegunungan: 91,76 persen

• Papua Tengah: 63,66 persen

• Kepulauan Bangka Belitung: 59,27 persen

• Papua Selatan: 45,07 persen

• Bengkulu: 36,27 persen

• Nusa Tenggara Timur: 33,79 persen

• Papua Barat: 33,18 persen

• Jawa Barat: 31,77 persen

• Papua Barat Daya: 31,61 persen

• Kepulauan Riau: 29,63 persen

Rata-rata nasional: 24,03 persen.