Badai Kebangkrutan Jepang Tembus 1.000 Kasus, Bisnis Kecil Tertekan

11 Agu 2026, 19:09 WIB

Bagus Samudro

News

Channel

Add Us on Google

Badai Kebangkrutan Jepang Tembus 1.000 Kasus, Bisnis Kecil Tertekan

Bendera Jepang (Toshihiro Oimatsu from Tokyo, Japan, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons)

Intinya Sih

Kebangkrutan perusahaan Jepang mencapai 1.028 kasus pada Juli, naik 6,9 persen secara tahunan, sementara total kewajiban melonjak 41,4 persen menjadi 236,3 miliar yen.
Kelangkaan tenaga kerja, kenaikan upah, harga barang, serta pelemahan yen menekan arus kas perusahaan melalui lonjakan biaya personel, bahan baku impor, dan operasional.
Kebangkrutan meluas di tujuh sektor utama; jasa mencatat 342 kasus, informasi-komunikasi naik 62,5 persen, dan hampir 80 persen perusahaan bangkrut berutang di bawah 100 juta yen.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – Gelombang kebangkrutan perusahaan di Jepang kembali melewati 1.000 kasus selama dua bulan berturut-turut pada Juli. Lembaga riset kredit Tokyo Shoko Research (TSR) mencatat 1.028 kasus, naik 6,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan tekanan utama berasal dari krisis tenaga kerja serta meningkatnya biaya operasional.

Nilai kewajiban perusahaan juga melonjak 41,4 persen menjadi 236,3 miliar yen (sekitar Rp26,5 triliun). Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi kebangkrutan Zentoshin, penyedia sistem transaksi kartu kredit asal Osaka yang memiliki utang 115,16 miliar yen (sekitar Rp12,8 triliun). Perusahaan riset kredit Teikoku Databank Ltd. menyebutnya sebagai kebangkrutan terbesar di Jepang sepanjang tahun ini.

1. Kelangkaan pekerja Jepang mendorong kebangkrutan perusahaan

ilustrasi bendera Jepang (unsplah.com/Colton Jones)

Kelangkaan pekerja menjadi salah satu pemicu utama dengan mencatat rekor 63 kasus kebangkrutan, termasuk 36 kasus yang disebabkan kenaikan biaya personel. Jumlah kebangkrutan akibat peningkatan upah karyawan tersebut mencapai dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Situasi tersebut membuat perusahaan mengambil langkah berisiko untuk menjaga kegiatan operasional mereka. Perwakilan TSR menjelaskan kondisi kenaikan upah yang dihadapi perusahaan melalui pernyataannya.

"Kenaikan gaji tidak dapat dihindari untuk mengamankan pekerja, tetapi perusahaan memperburuk arus kas mereka dengan menaikkan upah melebihi kemampuan mereka ketika mereka tak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup," katanya, dilansir The Mainichi.

2. Kenaikan harga barang memicu kebangkrutan bisnis Jepang

ilustrasi belanja di supermarket (pexels.com/Jack Sparrow)

Kenaikan harga barang turut menekan kondisi keuangan perusahaan hingga memicu 93 kasus kebangkrutan. Jumlah tersebut menjadi rekor tertinggi sejak 2022.

Pelemahan nilai tukar yen ikut meningkatkan tekanan terhadap bisnis lokal melalui kenaikan harga bahan baku impor. Beban tersebut menambah biaya yang harus ditanggung perusahaan di tengah tingginya pengeluaran operasional.

3. Penggunaan AI mendorong kebangkrutan sektor informasi Jepang

Ilustrasi AI (pexels.com/Tara Winstead)

Gelombang kebangkrutan terjadi di tujuh dari sepuluh sektor utama, termasuk konstruksi, ritel, dan transportasi, dengan sektor jasa mencatat jumlah tertinggi sebanyak 342 kasus. Sektor informasi dan komunikasi juga melonjak 62,5 persen, termasuk perusahaan pengembang perangkat lunak yang terdampak makin luasnya penggunaan kecerdasan buatan (AI).

Laporan Kyodo News yang dikutip Xinhua dan diberitakan Nation Thailand menyebut hampir 80 persen perusahaan yang gulung tikar memiliki kewajiban di bawah 100 juta yen (sekitar Rp11,18 miliar). Data tersebut menunjukkan besarnya porsi bisnis skala kecil dalam kelompok perusahaan yang menghadapi kenaikan biaya operasional.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.