Bahlil Janji Sikat Tambang Nakal usai Temui Korban Bencana

Di hadapan para pengungsi, Bahlil menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan masalah tambang ilegal dan mencabut izin yang tidak dijalankan sesuai ketentuan. Dia telah memerintahkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk segera mengevaluasi seluruh perizinan tambang.

Evaluasi tersebut akan menjadi dasar tindakan terhadap badan usaha yang dinilai tidak tertib atau beroperasi di luar koridor hukum. Bahlil menekankan izin pertambangan dapat dicabut apabila ditemukan pelanggaran terhadap aturan dan standar teknis pertambangan.

"Kalau seandainya kita mendapatkan dalam evaluasi mereka melanggar, tidak tertib, Maka tidak segan-segan kita akan melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya yakinkan sekali lagi, untuk di pertambangan kalau ada yang menjalankan tidak sesuai dengan aturan dan standar pertambangan Saya tidak segan-segan untuk mencabut," tegasnya.

Penegasan Bahlil sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta penindakan tegas terhadap praktik penambangan ilegal di seluruh Indonesia. Instruksi tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah dan aparat untuk memberantas jaringan tambang ilegal dari hulu hingga hilir.

Upaya penindakan juga telah dijalankan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), di mana Bahlil turut menjadi anggota. Satgas bertugas mengembalikan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam di kawasan hutan yang selama ini dimanfaatkan secara ilegal.

Hingga kini, Satgas PKH berhasil menguasai kembali 3.312.022,75 hektare kawasan hutan negara. Dari jumlah tersebut, 915.206,46 hektare sudah diserahkan ke kementerian terkait.

Sebagian besar, yakni 833.413,46 hektare, dialokasikan kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) untuk kegiatan produktif, sementara 81.793 hektare dikembalikan sebagai kawasan konservasi di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. Sementara itu, 2.398.816,29 hektare lainnya masih dalam proses administrasi dan akan segera diserahkan ke kementerian terkait.

Satgas PKH juga menargetkan penertiban 4,2 juta hektare tambang ilegal agar manfaat pengelolaannya kembali ke masyarakat. Dengan dukungan lintas lembaga, satgas memastikan kawasan hutan dikelola sesuai kepentingan negara dan publik.