Bahlil ke IMF: Langit Mau Runtuh pun, Larangan Ekspor Tetap Lanjut
Jakarta, IDN Times - Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia secara tegas menentang rekomendasi International Monetary Fund (IMF) yang meminta Indonesia untuk tidak melanjutkan kebijakan hilirisasi sumber daya alam di dalam negeri dengan menyetop ekspor komoditas.
Menurut Bahlil, rekomendasi yang diberikan IMF kepada Indonesia salah arah. karena tidak sesuai dengan kondisi riil. Alhasil, pemerintah akan tetap memprioritaskan kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor bahan mentah komoditas tambang.
"Langit mau runtuh pun, hilirisasi tetap akan menjadi prioritas negara dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, dan larangan ekspor tetap kita lakukan," tegasnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (30/6/2023).,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (30/6/2023).
1. Hilirisasi strategi Indonesia jadi negara maju
Bahlil menuturkan, hilirisasi merupakan bagian dari strategi Indonesia untuk menjadi negara maju.
Bahlil menyebut, negara negara di kawasan Eropa pada abad ke-16 telah memulai industrialisasi sektor tekstil. Amerika Serikat tahun 1930 telah mengenakan tarif impor sebesar 40 persen yang bertujuan untuk membangun industri dalam negeri.
Selain itu, ada China yang pada tahun 1980-an, menetapkan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada produknya harus mencapai 80 persen. Serta Firlandia, yang pada 1986 menerapkan kebijakan bahwa investor asing tidak boleh memiliki saham lebih dari 20 persen.
"Negara-negara itu pun pada akhirnya menjadi negara-negara hebat. Ini sejarah, apakah kita Indonesia tidak boleh mengikuti jejak mereka?," ungkapnya.
2. Permintaan IMF dinilai punya standar ganda
Bahlil menuturkan, laporan IMF terhadap Indonesia standar ganda. Pasalnya, dalam dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia, IMF mengapresiasi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus inflasi yang terkendali.
Indonesia juga diapresiasi karena berhasil mencatatkan surplus perdagangan hingga saat ini. Kemudian IMF juga mendukung tujuan hilirisasi untuk mendorong transformasi struktural dan nilai tambah serta penciptaan lapangan kerja.
Namun di sisi lain, meminta Indonesia untuk mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap pembatasan ekspor nikel dan tidak memperluas pembatasan ke komoditas lainnya.
“Saran saya, dia (IMF) mendiagnosa saja negara-negara yang hari ini lagi susah. Tidak usah campur-campur urus Indonesia,” kata Bahlil.
Bahlil menghargai pandangan IMF. Namun, ia menegaskan pemerintah tidak akan terpengaruh dan tetap konsisten terhadap kebijakan larangan ekspor komoditas. Diketahui, pemerintah telah melarang ekspor nikel sejak 1 Januari 2020 lalu.
Diketahui, pemerintah resmi melarang ekspor bauksit mulai Juni 2023 serta konsentrat tembaga yang ditargetkan Mei 2024 seiring penyelesaian smelter Freeport dan Amman Mineral.
"Apa kita harus ikuti gaya IMF yang menurut saya tidak pantas kita dengar sebagian. Saran saya, IMF kasihlah rekomendasi kepada negara yang lagi gagal,” katanya.
3. Cadangan nikel RI capai 22 persen dari cadangan global
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan hilirisasi industri yang dilakukan Pemerintah diharapkan dapat memperkuat daya saing ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan ketidakpastian kondisi perekonomian global saat ini.
"Indonesia juga bertekad menjadi pemain kunci global dalam industri hilirisasi berbasis komoditas dengan mengurangi ekspor bahan mentah dan meningkatkan hilirisasi industri berbasis SDA," tuturnya.
Dalam catatannya, salah satu komoditas dengan jumlah cadangan besar di Indonesia yakni nikel di mana data U.S. Geological Survey memperlihatkan bahwa cadangan nikel Indonesia menempati peringkat pertama yakni mencapai 21 juta ton atau setara dengan 22 persen cadangan global.
"Produksi nikel Indonesia juga menempati peringkat pertama yakni sebesar 1 juta ton, melebihi Filipina (370 ribu ton) dan Rusia (250 ribu ton). Hilirisasi nikel juga telah terbukti berkontribusi positif dan di sepanjang 2022 telah berkontribusi 2,17 persen terhadap total ekspor non migas. SDA di dalam negeri," tegasnya.
