Bahlil Ultimatum Anak Buah Soal Tambang Ilegal: Bapak Jaksa, Bukan?
- Anggota Komisi XII DPR RI menyoroti pentingnya peran Dirjen Gakkum ESDM dalam pemberantasan penambangan ilegal
- Kritik terhadap gebrakan nyata yang belum terlihat dari Dirjen Gakkum
- Komisi XII siap mendampingi proses penindakan tambang ilegal dan memberikan informasi lokasi tambang ilegal
Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengeluarkan peringatan keras atau ultimatum kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) ESDM.
Hal tersebut menyusul kritik pedas yang dilontarkan anggota Komisi XII DPR RI dalam rapat kerja pada Selasa (11/11/2025). Dalam responsnya, Bahlil menyatakan Komisi XII DPR RI tengah menguji nyali Dirjen Gakkum.
Bahlil bahkan menanyakan latar belakang Dirjen tersebut sebagai seorang jaksa dan secara tegas meminta agar segera mempertimbangkan posisinya jika tidak memiliki keberanian untuk bertindak. Menteri Bahlil menegaskan tidak main-main dalam urusan penegakan hukum.
"Dirjen Gakkum mana ya? Pak Dirjen Gakkum, Komisi 12 lagi uji nyali Bapak ini. Bapak jaksa atau bukan jaksa? Kalau nyali tidak ada, segera pertimbangkan. Saya nggak main-main benar, ini barang ini nggak ada urusan kita," kata Bahlil.
1. DPR sebut pentingnya peran Dirjen Gakkum ESDM
Sebelumnya, anggota Komisi XII DPR RI Muhammad Rohid mengapresiasi pembentukan Dirjen Gakkum di Kementerian ESDM. Menurut Rohid, Direktorat Jenderal tersebut sebagai unit kerja yang paling penting saat ini.
Dia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto sangat fokus pada pemberantasan penambangan ilegal. Rohid juga meyakini masalah tambang ilegal sudah sering dibahas dalam rapat kabinet, yang tentunya sudah diketahui oleh Menteri ESDM.
"Bapak Presiden Prabowo ini hari, beliau fokus dengan adanya namanya pemberantasan penambangan ilegal, Pak Menteri. Dan Pak Menteri sudah pasti tahu di Kabinet beliau juga sering berulang kali pasti masalah ini dibahas," katanya.
2. Gebrakan Dirjen Gakkum dipertanyakan
Rohid melanjutkan kritiknya dengan menyoroti hingga saat ini, dia dan banyak rekannya belum melihat adanya pergerakan atau gebrakan nyata dari Dirjen Gakkum yang baru tersebut. Oleh karena itu, dia dan Komisi XII mendesak agar Dirjen Gakkum segera turun ke lapangan dan menindak banyaknya tambang ilegal di Indonesia.
Rohid bahkan menyuarakan kekhawatiran bahwa jangan sampai tim gabungan dari Presiden justru yang harus lebih dulu turun ke lokasi, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keberadaan Menteri dan Dirjen Gakkum.
"Jangan nanti kita melihat, teman-teman Komisi 12 ini, malah tim gabungan Presiden dulu yang lebih turun Pak. Bahkan saya tanya, ini kemana jadinya Pak Menterinya di mana, Dirjen Gakkumnya di mana?" ujarnya.
3. Komisi XII siap mendampingi ke tambang ilegal
Rohid kembali menekankan pentingnya Dirjen Gakkum turun ke lapangan. Dia bahkan menyatakan kesiapan Komisi XII membantu menyediakan informasi mengenai lokasi-lokasi tambang ilegal dan siap mendampingi proses penindakan tersebut.
Dia berharap Direktorat yang baru dibentuk itu tidak menjadi sia-sia, melainkan benar-benar mampu melaksanakan tugas penindakan demi memberantas tambang ilegal di Indonesia.
"Jadi jangan gak ada guna Pak nanti takutnya Bapak membentuk Direktorat yang baru tapi takutnya nonsense Pak nihil gitu loh. Jangan nanti orang bilang Direktorat ini omon-omon," tambahnya.
