- Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi. Program ini diarahkan untuk lulusan maksimal 1 tahun/fresh graduate.
- Perluasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang ditujukan untuk pekerja di sektor yang berkaitan dengan pariwisata.
- Bantuan Pangan akan dilaksanakan pada periode Oktober–November 2025.
- Bantuan Iuran JKK dan JKM untuk Bukan Penerima Upah (BPU). Program ini ditujukan bagi pengemudi transportasi online, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik, selama 6 bulan.
- Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan yang akan diberikan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- Program Padat Karya Tunai (Cash for Work). Program ini dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Percepatan Deregulasi PP 28 meliputi integrasi sistem kementerian/lembaga dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital ke OSS (Online Single Submission).
- Program Perkotaan (Pilot Project di DKI Jakarta). Program ini diarahkan untuk berfokus pada peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan ruang kerja untuk sektor gig economy.
Banggar DPR Usul Bansos Tambahan, 2 Liter Minyak Goreng per Bulan
Intinya sih...
- Banggar DPR usul tambahan bantuan pangan berupa 2 liter minyak goreng per bulan untuk masyarakat rentan dan miskin
- Pemerintah siap menambahkan minyak goreng dalam program bantuan sosial (bansos) sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi di lapangan
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengumumkan 17 program dalam paket kebijakan ekonomi hingga akhir tahun dan 2026
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)
Jakarta, IDN Times – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta pemerintah memperkuat program bantuan pangan kepada masyarakat rentan dan miskin dengan menambahkan dua liter minyak goreng per bulan. Tambahan ini diharapkan melengkapi bantuan yang selama ini telah diberikan, yakni 10 kilogram beras per keluarga penerima manfaat.
Usulan tersebut disampaikan Banggar agar dapat dimasukkan dalam stimulus ekonomi yang baru saja diumumkan dengan anggaran Rp16,23 triliun. Stimulus ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi.
"Kami barusan berlima konsultasi dengan pimpinan DPR, permintaan langsung dari pimpinan DPR agar Rp16,23 triliun itu khusus untuk yang 10 kilogram (kg) beras tadi. Tidak cukup (hanya) beras, mohon perbulan ditambah minyak goreng 2 liter," ujar Said dalam Rapat Banggar bersama Pemerintah, Kamis (18/9/2025).
1. Bantuan pangan untuk jaga daya beli masyarakat
Sementara itu, pemerintah sudah mengeluarkan panduan kebijakan baru yang mencakup stimulus Rp16,23 triliun. Dana tersebut ditujukan sebagai upaya mendorong konsumsi rumah tangga dan menjaga daya beli masyarakat.
“Kemarin pemerintah sudah keluarkan guide baru kebijakan, stimulan dalam bahasa kami, Rp16,23 triliun untuk dorong daya beli masyarakat. Nah, tambahan minyak goreng ini penting untuk dimasukkan dalam skema itu,” tambahnya.
Said bercerita dalam diskusi dan musyarawah dengan ketua kelompok fraksi (kapoksi) sempat mengusulkan tambahan bantuan pangan berupa 5 liter minyak goreng per bulan bagi masyarakat miskin dan rentan. Namun, usulan tersebut dinilai terlalu besar secara nilai jika dibandingkan dengan bantuan beras 10 kilogram yang selama ini sudah diberikan.
"Kalau 10 kg beras kan harganya rata-rata katakanlah Rp12.000, Minyak Kita di antara Rp14.000 ke Rp16.000. Awalnya kami minta 5 liter per bulan, tapi kalau 5 liter nanti lebih mahal dari berasnya. Kalau Bapak mau 5 liter, saya yang seneng Pak," ucap Said.
2. Pemerintah siap tambahkan minyak goreng dalam bantuan pangan
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap melakukan penyesuaian dalam program bantuan sosial (bansos), sesuai dengan kebutuhan dan hasil evaluasi di lapangan. Menurutnya, pemberian bansos beras saat ini masih dalam tahap awal uji coba.
“(Bansos) dua kali penyaluran beras 10 kg itu baru percobaan pertama. Nanti akan kami hitung kembali. Kalau ternyata kurang, bisa saja ditambah lagi di Desember. Kalau ditambah dua liter minyak goreng, kami pikir juga masih sanggup,” ujar Purbaya.
Purbaya menegaskan pemerintah akan terus memantau realisasi dan serapan belanja negara hingga akhir tahun sebagai dasar evaluasi untuk kebijakan lanjutan.
“Kami akan terus memantau belanja pemerintah hingga Oktober ini. Bisa dibilang kami sedang ‘safari’ untuk melihat apakah serapannya optimal sampai akhir tahun. Jadi, kami sanggup, Pak,” tambahnya.
3. Daftar program stimulus ekonomi yang diberikan hingga akhir tahun dan 2026
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto , mengumumkan 17 program dalam paket kebijakan ekonomi usai rapat bersama Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan.
"Rapat dengan Pak Presiden tadi membahas kebijakan yang akan diambil, yang kami beri nama Program Paket Ekonomi Tahun 2025," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers di Istana Negara, Senin (15/9/2025).
Rincian 17 program tersebut terbagi dalam beberapa kategori, yaitu delapan akselerasi 2025, empat lanjutan 2026, dan lima yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja.
"Program ini terdiri dari delapan program akselerasi di tahun 2025, empat program yang dilanjutkan di 2026, dan lima program yang menjadi andalan pemerintah untuk mendorong penyerapan tenaga kerja," jelasnya.
Berikut sebanyak delapan program akselerasi 2025:
Rincian program yang diarahkan untuk menyerap tenaga kerja
- Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini ditargetkan menyerap lebih dari 1 juta tenaga kerja pada Desember 2025.
- Kampung Nelayan Merah Putih, dalam jangka panjang ditargetkan menciptakan 200.000 lapangan kerja.
- Revitalisasi Tambak Pantura, seluas 20.000 hektar, dengan target penyerapan 168.000 tenaga kerja.
- Modernisasi 1.000 Kapal Nelayan yang ditujukan untuk menciptakan 200.000 lapangan kerja.
- Perkebunan Rakyat dijalankan melalui penanaman kembali 870.000 hektar oleh Kementerian Pertanian, ditargetkan membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam dua tahun.
Kemudian ada empat program yang dilanjutkan di 2026 adalah:
- Perpanjangan Pemanfaatan PPh Final 0,5 persen bagi UMKM yang akan berlaku hingga tahun 2029, serta penyesuaian kriteria penerima.
- Perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata melalui APBN 2026.
- PPh 21 DTP untuk pekerja industri padat karya yang diarahkan melalui APBN 2026.
- Diskon Iuran JKK dan JKM diarahkann bagi seluruh Bukan Penerima Upah (BPU).
