Bank Dunia Peringatkan Krisis Kerja Global Usai Konflik Timur Tengah
- Bank Dunia memperingatkan potensi krisis kerja global, dengan 1,2 miliar penduduk negara berkembang akan memasuki usia produktif namun hanya tersedia sekitar 400 juta lapangan kerja.
- Konflik di Timur Tengah menekan ekonomi global, menurunkan proyeksi pertumbuhan negara berkembang dan menghambat pembangunan akibat inflasi tinggi serta beban utang yang meningkat.
- Sebagai solusi, Bank Dunia menggandeng negara berkembang untuk reformasi investasi dan ketenagakerjaan guna menciptakan jutaan pekerjaan baru di sektor infrastruktur, pertanian, kesehatan, pariwisata, dan manufaktur.
Jakarta, IDN Times - Pertemuan para pejabat keuangan dunia di Washington pekan ini berfokus membahas dampak konflik di Timur Tengah. Konflik tersebut telah mengganggu pasar energi dan mengancam pertumbuhan ekonomi global. Selain membahas upaya gencatan senjata yang diusulkan Presiden AS, Donald Trump, dan potensi blokade Selat Hormuz oleh Iran, para pemimpin juga diingatkan untuk tidak mengabaikan isu struktural jangka panjang.
Presiden Bank Dunia, Ajay Banga, menyampaikan peringatan mengenai potensi krisis lapangan kerja bagi 1,2 miliar penduduk di negara berkembang yang akan memasuki usia produktif dalam 10 hingga 15 tahun ke depan. Ia menegaskan bahwa penyediaan lapangan kerja sangat penting untuk menjaga stabilitas dunia. Jika gagal diantisipasi, hal ini dapat memicu krisis kemanusiaan dan lonjakan migrasi penduduk.
1. Tantangan mencari kerja di negara berkembang
Data terbaru Bank Dunia menunjukkan sekitar 1,2 miliar orang di negara berkembang akan segera memasuki dunia kerja. Namun, dengan kondisi ekonomi saat ini, ketersediaan lapangan kerja diperkirakan hanya mencapai 400 juta posisi. Hal ini memunculkan potensi defisit 800 juta pekerjaan yang dapat memicu ketidakstabilan sosial dan kemiskinan ekstrem. Jika kesenjangan ini tidak diselesaikan, angka migrasi ilegal dan gesekan sosial di berbagai wilayah dikhawatirkan akan meningkat.
Ajay Banga mengakui adanya tantangan dalam mengajak para pemimpin dunia untuk tetap fokus pada solusi jangka panjang, terutama di tengah rentetan krisis ekonomi yang terjadi sejak pandemik COVID-19.
"Saya belum yakin apakah dalam 15 tahun ke depan semua kebutuhan populasi bisa terpenuhi. Namun, jika ini tidak segera ditangani, dampaknya akan sangat signifikan bagi kestabilan dunia dan memicu peningkatan jumlah orang yang pindah negara secara ilegal," kata Ajay Banga, dilansir Daily Sabah.
Banga merujuk pada data PBB yang mencatat lebih dari 117 juta orang telah meninggalkan tempat tinggal mereka pada tahun 2025. Angka ini berpotensi terus bertambah apabila penyediaan lapangan kerja tidak segera diupayakan.
2. Pengaruh konflik dunia terhadap pembangunan ekonomi
Konflik di Timur Tengah turut memberikan tekanan pada ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi di negara berkembang diproyeksikan turun menjadi 3,65 persen pada tahun 2026. Analisis Bank Dunia menunjukkan bahwa situasi geopolitik ini dapat menghambat pertumbuhan dunia dan meningkatkan laju inflasi. Kondisi ini mempersempit ruang gerak negara-negara miskin untuk membiayai pembangunan manusia dan infrastruktur akibat tingginya beban utang dan suku bunga.
Meski perhatian global tengah tersita oleh eskalasi geopolitik, Presiden Bank Dunia mengimbau para pembuat kebijakan untuk tidak melupakan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti akses air bersih dan penyediaan listrik.
"Kita harus bisa menyelesaikan masalah mendesak sekaligus mengerjakan rencana jangka panjang. Penanganan konflik memang harus dilakukan, tetapi kebutuhan dasar seperti penciptaan lapangan kerja dan penyediaan air bersih tidak boleh diabaikan," kata Ajay Banga, dilansir The Hindu.
Bank Dunia menegaskan komitmennya untuk membantu 300 juta rumah tangga di Afrika agar terhubung dengan jaringan listrik, serta memastikan satu miliar orang lainnya memiliki akses yang aman terhadap air bersih.
3. Cara pemerintah menciptakan lapangan kerja baru
Sebagai langkah antisipasi, Bank Dunia berencana bekerja sama dengan negara-negara berkembang untuk memperbaiki aturan yang selama ini menghambat iklim investasi. Langkah yang disiapkan mencakup penyederhanaan izin usaha, penguatan kebijakan antikorupsi, serta perbaikan aturan ketenagakerjaan dan pertanahan. Fokus pengembangan akan diarahkan pada lima sektor utama, yaitu infrastruktur, pertanian, layanan kesehatan, pariwisata, dan manufaktur.
Keberhasilan target penciptaan ratusan juta lapangan kerja baru ini sangat bergantung pada partisipasi aktif sektor swasta. Banga menaruh harapan agar negara berkembang dapat melahirkan perusahaan dalam negeri yang mampu bersaing di pasar global.
"Kita tidak bisa bekerja sendirian. Kita perlu dukungan dari banyak pihak agar upaya menciptakan 800 juta lapangan kerja ini bisa berjalan dan mencapai target," kata Ajay Banga.
Melalui pendekatan kolaboratif ini, Bank Dunia berharap dapat membuka peluang kerja yang layak bagi generasi muda sekaligus menarik lebih banyak investasi swasta, yang rencananya akan dibahas lebih lanjut dalam forum internasional di Bangkok mendatang.
