Pemerintah Sebut Investasi Masyarakat di MBG Tembus Rp40 Triliun
- Nilai investasi publik, swasta, dan masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp40 triliun menurut laporan Badan Gizi Nasional yang disampaikan Menko PM Muhaimin Iskandar.
- Muhaimin menilai investasi besar ini mempercepat pelaksanaan program MBG di lapangan serta membantu menggerakkan ekonomi tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.
- Pemerintah mendorong keterlibatan UMKM, koperasi, dan BUMDes agar dana MBG berputar di daerah serta membuka lapangan kerja baru melalui pengelolaan rantai pasokan lokal oleh kepala daerah.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengungkapkan nilai investasi dari pihak swasta, publik, maupun masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menembus angka Rp40 triliun.
Informasi tersebut dia peroleh berdasarkan laporan dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya dalam acara Satu Tahun Perjalanan Makan Bergizi Gratis dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat yang disiarkan melalui YouTube Kemenko PM pada Kamis (16/4/2026).
"Saya dengar dari Pak Soni tidak kurang investasi swasta atau publik atau masyarakat, investasi dalam program ini tidak kurang dari Rp40 triliun, besar sekali," kata Muhaimin.
1. Percepat implementasi dan menggerakkan ekonomi
Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menjelaskan keterlibatan investasi tersebut sangat membantu mempercepat pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut di lapangan.
Menurutnya, jika seluruh beban hanya mengandalkan pemerintah, prosesnya akan terasa sangat berat karena terkendala prosedur birokrasi yang memakan waktu lama.
"Kalau semuanya dari pemerintah tentu akan sangat berat di samping proses dan prosedurnya juga terlampau membutuhkan waktu, sehingga investasi inilah yang akan menggerakkan ekonomi sekaligus mengembangkan pendapatan masyarakat," paparnya.
2. Dorong pembukaan lapangan kerja baru
Investasi dalam program MBG juga diharapkan terus berlanjut hingga mampu membuka banyak lapangan pekerjaan baru. Dia menegaskan penciptaan lapangan kerja merupakan komitmen utama dari skema pemberdayaan masyarakat yang sedang dijalankan.
"Tentu lapangan kerja baru adalah komitmen dari pemberdayaan yang harus tumbuh di berbagai program kerja kita semua, pemerintah," ujar Cak Imin.
3. Berdampak ke UMKM dan BUMDes
Pemerintah juga mendorong agar pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) maupun koperasi, hingga badan usaha milik desa (BUMDes) terlibat aktif dalam ekosistem program MBG.
Dia menekankan peran kepala daerah menjadi kunci utama dalam memastikan anggaran dari BGN bisa berputar menjadi siklus ekonomi di daerah masing-masing. Menurutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada kemampuan kepala daerah dalam mengelola rantai pasokan dan produksi lokal.
"Kata kuncinya adalah kepala daerah bagaimana agar uang BGN yang masuk ke daerah itu menjadi siklus ekonomi di daerah itu, karena bergantung kepala daerah di dalam mengelola pasokan-pasokan dan produksi," kata dia.
