Bansos Rp24 T Dinilai Tak Cukup Jaga Daya Beli Kalau Harga BBM Naik

Budi sendiri memprediksi, jika harga BBM subsidi, khususnya Pertalite naik menjadi Rp10 ribu per liter, inflasi bisa melesat hingga 8 persen. Hal itu tentunya sangat menekan daya beli masyarakat.

"Besarnya inflasi sangat ditentukan oleh kenaikan Pertalite berapa persen? Kalau sampai Rp10 ribu ya saya kira 8 persen," ucap Budi. Karena ada efek langsung, artinya yang pakai BBM besar, transportasi dan sebagainya, dan untuk produksi, itu akan terkena langsung," ujar dia.

Di sisi lain, ada dampak tidak langsung, seperti kenaikan harga barang dan jasa yang dipicu oleh lonjakan biaya produksi naik.

"Ada (dampak) yang tidak langsung. Ya lewat dari mereka produksi barang yang cost-nya lebih mahal kan harga produknya dinaikkan. Sehingga kita siap-siap barang dan jasa yang kita gunakan harganya akan naik. Karena dia menggunakan komponen bahan bakunya ya bahan bakar," tutur Budi.

Budi sendiri menilai tambahan anggaran bansos yang akan diberikan pemerintah sebagai sinyal yang memperkuat wacana kenaikan harga Pertalite dan Solar.

"Tadi juga ditanyakan bansos sudah mulai digulirkan ini sebenarnya signalling bahwa dalam waktu dekat akan dinaikkan," ucap Budi.

Dia sendiri memprediksi harga BBM subsidi akan naik pada awal kuartal IV-2022 mendatang.

"Kalau tebakan saya, kalau tidak di September, triwulan III-2022, mungkin oktober ya karena triwulan IV-2022. Ya untuk pastinya kita harus realisasi APBN, seberapa subsidi sudah digunakan, dan berapa yang masih tersisa," kata Budi.

Adapun anggaran bansos akan ditambah sebesar Rp24,17 triliun. Rinciannya, sebesar Rp12,4 triliun untuk 20,65 keluarga penerima manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Kemudian, anggaran bantuan subsidi upah (BSU) juga ditambah Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.

Selain itu, pemerintah juga akan mengalokasikan 2 persen dari dana transfer ke pemerintah daerah (Pemda), yakni dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk subsidi angkutan umum, dengan nominal anggaran Rp2,17 triliun.