Beli Properti Bebas Pajak, Masyarakat Didorong Punya Rumah Siap Huni

Basuki pun menjelaskan bahwa kebijakan ini dibuat tak terlepas dari masih banyaknya rumah siap huni yang belum terjual selama periode 2020-2021 akibat pandemik COVID-19. Kebijakan ini diharapkan bisa menjadi pendorong bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan rumah layak huni yang sudah tersedia di pasar.

"Dengan adanya kebijakan yang baru diumumkan Ibu Menkeu, ini ditujukan mendorong penjualan pasokan perumahan yang sudah dibangun oleh pengembang selama 2020 dan 2021 yang belum terserap pasar," terangnya dalam jumpa pers virtual, Senin (1/3/2021).

menyatakan, tidak semua PPN properti dibayar oleh pemerintah. Ada beberapa syarat yang di antaranya adalah harga properti tidak lebih dari Rp5 miliar.

"Kriteria rumah tapak dan rumah susun yang diberikan fasilitas bebas PPN 100 persen adalah rumah dengan harga di bawah Rp2 miliar, sedangkan untuk rumah dengan harga Rp2 miliar sampai Rp5 miliar itu PPN yang dibayarkan 50 persen," jelas Basuki.

Syarat lainnya dari tanggungan PPN oleh pemerintah adalah rumah yang dibeli harus bisa diserahkan secara fisik pada enam bulan periode pemberian intensif atau sejak Maret hingga Agustus

"Ini artinya berlaku untuk rumah yang ready stock, selesai dibangun dan siap huni," ujar Basuki.