BGN Balikkan Uang Rp70 Triliun ke Presiden, Menkeu: Uangnya Belum Ada
- Anggaran yang sudah diterima BGN hanya Rp71 triliun sesuai pagu APBN 2025 Sementara itu, anggaran Rp71 triliun yang sudah masuk pagu APBN 2025 sudah berada di BGN. Purbaya memastikan akan terus memantau penyerapan anggaran BGN tersebut hingga akhir tahun.
- Realisasi penerima MBG baru mencapai 31,2 juta penerima dengan anggaran Rp20,6 triliun dari pagu Rp71 triliun atau sekitar 29 persen per awal Oktober 2025.
- Kepala BGN kembalikan dana Rp70 triliun ke Presiden karena tak sanggup serap anggaran secara penuh.
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait isu Badan Gizi Nasional (BGN) yang disebut mengembalikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, dana yang dikembalikan BGN bukan berasal dari anggaran yang sudah dicairkan, melainkan bagian dari anggaran tambahan sebesar Rp100 triliun yang sebelumnya diajukan, tetapi belum dicairkan Kementerian Keuangan.
"Yang saya tahu, mereka mengembalikan Rp100 triliun dari anggaran yang sempat diajukan. Tapi itu belum dianggarkan secara resmi, jadi sebenarnya uangnya belum ada," ujarnya saat ditemui usai Konferensi APBN KiTa, Selasa (14/10/2025).
1. Anggaran yang sudah diterima BGN hanya Rp71 triliun sesuai pagu APBN 2025
Sementara itu, anggaran sebesar Rp71 triliun yang sudah masuk pagu APBN 2025 sudah berada di BGN. Oleh karena itu, Purbaya memastikan akan terus memantau penyerapan anggaran tersebut hingga akhir tahun.
"Justru yang kita lihat yang disebut tadi, yang Rp71 triliun. Bukan yang dibalikin ya, dianggarkan ya, berapa yang diserap sampai akhir tahun, kita lihat seperti apa. Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya. Ini kan Oktober, akan saya lihat sampai akhir Oktober," jelasnya.
2. Realisasi anggaran MBG Rp20,6 triliun
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan realisasi penerima MBG baru mencapai 31,2 juta penerima. Sementara, realisasi anggarannya adalah Rp20,6 triliun dari pagu Rp71 triliun atau sekitar 29 persen per awal Oktober 2025.
"Nah, kalau kita lihat sebarannya sudah berlangsung di seluruh Indonesia, Sumatra, dengan 6,6 juta penerima, Jawa sebesar 18,4 juta penerima, Kalimantan sebesar 1,36 juta penerima, dan seterusnya," jelasnya.
3. Kepala BGN kembalikan dana Rp70 triliun ke Presiden karena tak sanggup serap anggaran secara penuh
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengembalikan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp70 triliun ke Presiden Prabowo Subianto
Ia menjelaskan tahun ini BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun ditambah dana jaga-jaga Rp100 triliun. Dari total anggaran tersebut, sebanyak Rp99 triliun telah terserap.
“Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana standby Rp100 triliun. Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden, karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” ujar Dadan melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa (14/10/2025).
Dadan menambahkan, dukungan pemerintah terhadap BGN akan meningkat tajam tahun depan. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp268 triliun, menjadikan BGN sebagai lembaga dengan anggaran terbesar di jajaran kabinet. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana cadangan Rp67 triliun, sehingga total dukungan dalam APBN mencapai Rp335 triliun untuk mendukung pelaksanaan program MBG pada 2026.
“Dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, setiap hari kita akan menyalurkan dana sekitar Rp1,2 triliun. Bagi kementerian lain, angka itu mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh, tetapi bagi kami di Badan Gizi Nasional, itu adalah kebutuhan satu hari,” ujar Dadan.
Selain anggaran, Dadan menyebut, sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur juga menjadi fondasi utama keberhasilan program MBG. Seluruh pelaksana lapangan merupakan lulusan perguruan tinggi bergelar Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI) yang memimpin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.
BGN mencatat, untuk membangun 30 ribu unit SPPG dibutuhkan anggaran sekitar Rp60 triliun. Meski dana tersedia, namun ia mengakui proses tender pemerintah kerap menghadapi kendala.
