BI Perluas Pendampingan UMKM Bidik Pasar Luar Negeri
Bank Indonesia memperluas peran dalam pengembangan UMKM daerah, dari pemberian masukan menjadi pendampingan langsung bagi pelaku usaha.
BI mengandalkan 51 kantor perwakilan di dalam dan luar negeri untuk mendukung perekonomian serta memperkuat koordinasi daerah.
Melalui RIRU, BI mendorong peluang investasi dan pemasaran produk UMKM ke pasar internasional.
Banda Aceh, IDN Times - Bank Indonesia (BI) mulai memperluas keterlibatannya dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah, tidak hanya memberikan masukan kepada pemerintah daerah.
Kepala Grup Departemen Komunikasi BI Anton Pitono mengatakan BI juga mulai terlibat langsung dalam pendampingan pelaku usaha hingga membuka peluang pemasaran produk ke luar negeri.
Perubahan peran tersebut sejalan dengan mandat BI dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Melalui mandat tersebut, BI menjalankan fungsi yang tidak hanya berorientasi pada stabilitas, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi (pro-growth).
"Karena bukan hanya bicara masalah pertumbuhan ekonomi saja saat ini, tetapi yang paling penting menjaga atau mendukung iklim terhadap bukan lagi pertumbuhan ekonomi, tetapi terbukanya lapangan pekerjaan," katanya dalam Pelatihan Wartawan Semester II-2026 "Penguatan Ekonomi Regional untuk Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional" di Banda Aceh, dikutip Jumat (6/11/2026).
1. BI kerahkan 46 kantor perwakilan di dalam negeri
Layar memampilkan logo Bank Indonesia (BI) di Jakarta, Kamis (17/6/2021). Bank Indonesia memutuskan mempertahankan suku bunga acuan BI (BI 7-Day Reverse Repo Rate/BI7DRR) di level 3,5 persen (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A) Anton menjelaskan, penguatan ekonomi tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan sektoral, tetapi perlu melihat kondisi dan potensi setiap daerah. Untuk itu, BI memiliki jaringan 46 kantor perwakilan di dalam negeri, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta lima kantor perwakilan di luar negeri.
Dengan total 51 kantor perwakilan tersebut, BI memiliki jaringan yang menjalankan tugas serupa dalam mendukung perekonomian, termasuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.
"51 lokasi ini yang di daerah maupun yang di luar negeri memiliki tugas yang sama," ujar dia.
2. BI tak hanya beri masukan kepada pemerintah daerah
Ilustrasi Logo Bank Indonesia. bi.go.id Selama ini, salah satu fungsi kantor perwakilan BI di daerah adalah memberikan rekomendasi atau masukan kepada kepala daerah. Namun, pelaksanaan mandat dalam UU P2SK membuat keterlibatan BI tidak lagi terbatas pada pemberian rekomendasi.
BI mulai masuk lebih langsung ke sejumlah sektor, termasuk mendampingi pelaku UMKM. Perubahan pendekatan itu membuat kantor perwakilan BI memiliki ruang keterlibatan yang lebih luas dalam pengembangan ekonomi daerah.
"Sekarang dengan mandatnya Undang-Undang P2SK yang baru, maka advisori itu sudah bukan lagi sekedar advisori, bahkan kami di daerah itu sudah mulai masuk pada sektor-sektor secara langsung," tuturnya.
3. BI buka peluang pemasaran produk UMKM ke luar negeri
ilustrasi UMKM (IDN Times/Aditya Pratama) Salah satu upaya yang dilakukan adalah memanfaatkan Regional Investor Relations Unit (RIRU) untuk mempertemukan potensi daerah dengan investor dan mitra dagang dari luar negeri. Melalui skema tersebut, BI tidak hanya membantu membuka peluang investasi, tetapi juga mendorong pemasaran produk UMKM ke pasar internasional.
Anton menyebut, keterlibatan langsung dalam pendampingan UMKM dan pembukaan akses pasar tersebut akan lebih terbuka dibandingkan pendekatan sebelumnya yang lebih banyak melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan dinas terkait.
"Pendampingan-pendampingan ini dulu bisa dibilang kami agak tidak terbuka. Sekarang kita akan menjadi terbuka untuk itu," kata dia.
