Pemerintah Rogoh Kocek Rp11,25 Triliun untuk BLT
Jakarta, IDN Times - Pemerintah merogoh kocek anggaran hingga Rp11,25 triliun untuk program bantuan langsung tunai (BLT) pangan sebesar Rp200 ribu per bulan.
Adapun bantuan ini yang diberikan untuk periode Januari-Maret 2024 yang akan menyasar 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
"Kalau untuk 3 bulan itu Rp11,25 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (29/1/2024).
1. BLT akan dicairkan Februari
Terkait proses penyaluran, Sri Mulyani mengatakan, BLT pangan akan diberikan sekaligus untuk tiga bulan dan mulai disalurkan Februari.
Adapun dalam sebulan pemerintah akan menyalurkan BLT senilai Rp200 ribu. Artinya, setiap KPM akan mendapatkan total bantuan senilai Rp600 ribu.
"Ini sudah hampir selesai (Januari) tapi dari Kemensos untuk urusan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)-nya, dan penggunaan data-nya dan appoitment terhadap cost. BLT diberikan tiga bulan sekaligus (di Februari), nanti kita lihat kesiapan dari Kemensos," tutur Sri Mulyani.
2. Anggaran BLT pangan sebagian dari APBN
Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu memastikan anggaran BLT tersebut sebagian akan berasal dari APBN. Namun ada beberapa perubahan-perubahan untuk menyesuaikan kondisi masyarakat dan global.
"Sebagian besar anggaran sudah ada di APBN tapi ini kan memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi yang ada di masyarakat dan global," ucap Febrio.
3. BLT pangan untuk mitigasi risiko pangan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, bantuan ini diberikan dengan tujuan untuk memitigasi risiko pangan dan menggantikan program El-Nino yang diberikan pemerintah pada tahun lalu.
Menurutnya, bantuan ini berbeda dari bantuan pangan yang diberikan selama ini untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) karena bansos kali ini diberikan secara tunai.
"Biasanya masyarakat di bawah bertanya kenapa saya dapat beras tapi tidak dapat BLT cash. Tentu dengan data yang berbeda itu tergantung kepada kemarin data yang dari Kemenko PMK," ujar Airlangga.
