Bos KCIC Serahkan Masalah Utang Whoosh ke Danantara
- Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pertemuannya dengan KCIC hanya bersifat teknis. Ia menepis ada pembicaraan mengenai utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
- Menkeu Purbaya menegaskan APBN tidak akan menanggung seluruh utang kereta cepat
- Meski begitu semua keputusan belum final, apakah utang Whoosh akan ditanggung APBN atau Danantara.
Jakarta, IDN Times - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyerahkan skema penyelesaian utang atau restrukturisasi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Keputusan tersebut diambil karena pengelolaan KCIC berada di bawah naungan Danantara.
"Pokoknya kalau untuk restrukturisasi kan kita serahkan ke Danantara. KCIC di bawah Danantara. Jadi apa pun mekanisme, skemanya, kita serahkan ke Danantara," katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian pada Senin (17/11/2025) malam.
1. Pertemuan Menko Perekonomian dengan KCIC hanya bersifat teknis
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pertemuannya dengan Direktur Utama KCIC hanya membahas aspek teknis operasional Kereta Cepat Whoosh, bukan terkait isu utang proyek tersebut.
“Pertemuan dengan KCIC (membahas) pertemuan teknis,” ujar Airlangga.
2. APBN tidak akan menanggung seluruh utang kereta cepat
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, ia tidak ingin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).
“Kalau saya, mending nggak bayar. Cuma begini, ini kan ada kebijakan pimpinan di atas, seperti Presiden dan lain-lain,” kata Purbaya.
Menurut dia, pemerintah tidak akan menanggung seluruh bagian dari utang tersebut, terutama yang berkaitan dengan rolling stock atau sarana dan kereta.
“Sepertinya kita akan cenderung membayar untuk infrastrukturnya, sementara rolling stock-nya akan dihitung dan ditanggung oleh mereka,” jelasnya.
3. Semua keputusan belum final
Namun ia menegaskan keputusan final belum ditetapkan. Pemerintah masih melakukan kajian terkait komponen mana yang akan ditanggung APBN dan mana yang menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).
Purbaya juga menyampaikan keinginannya untuk terlibat langsung dalam pembahasan antara pemerintah Indonesia dan China mengenai skema pembayaran utang tersebut. Ia menilai penting untuk mencari solusi terbaik yang tidak membebani keuangan negara.
“Makanya saya bilang, kalau nanti mereka diskusi dengan sana, saya ikut. Saya mau lihat. Jangan sampai rugi-rugi amat. Yang penting kita cari yang terbaik untuk negara ini. Prosesnya masih berjalan,” tegasnya.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) juga memastikan bahwa terdapat pembagian peran yang jelas antara pemerintah dan Danantara dalam proses restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung.
Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan porsi tanggung jawab Danantara akan berfokus pada operasional Whoosh. Sementara itu, pemerintah akan menangani urusan yang berkaitan dengan infrastruktur proyek.
“Tentu akan dilakukan oleh Danantara, terutama terkait operasional Whoosh. Sedangkan pemerintah tentu menangani aspek infrastruktur,” kata Dony di Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Dony juga menambahkan arahan terkait restrukturisasi, termasuk pembagian peran, telah disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan akan dijalankan melalui kolaborasi antara pemerintah dan Danantara.
“Masalah restrukturisasinya sudah disampaikan oleh Bapak Presiden dan tentu melibatkan pemerintah serta Danantara,” ujarnya.
