BPJT Ungkap Biang Kerok Truk Obesitas Masih Seliweran di Tol
Jakarta, IDN Times - Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan, Sony Sulaksono Wibowo mengungkapkan permasalahan truk over dimension over load (ODOL) melibatkan banyak pemangku kepentingan.
Selama ini, kewenangan utama penanganan ODOL berada di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Namun, Sony menekankan akar masalah sebenarnya terletak pada sektor hulu, yakni Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
"Permasalahan utama ODOL kan bukan di perhubungan. Ya tapi justru di hulu, dari Kemenperin, Kemendag. Nah ini ternyata dari Kemenperin dan Kemendag itu belum punya suara yang sama terkait dengan ODOL. Pemahaman terkait dengan logistik pun ternyata nggak sama," kata dia kepada jurnalis, dikutip Rabu (18/12/2024).
1. BPJT dorong fokus penanganan pada sumber permasalahan
Sony mengungkapkan dalam beberapa diskusi, perhatian terhadap masalah truk ODOL cenderung terfokus pada aspek hilir. Hal itu mencakup peran Kemenhub, kepolisian, dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Sementara akar permasalahan ODOL sebenarnya berada di sektor hulu, yang melibatkan Kemenperin dan Kemendag. Dia menggarisbawahi pentingnya memberikan perhatian lebih pada aspek hulu untuk mencapai solusi yang komprehensif dalam penanganan truk ODOL.
"Itu semua malah fokusnya ke hilir semua. Ke perhubungan, ke kepolisian, ke PU. Padahal permasalahan utamanya di hulu. Nah ini yang kita coba menarik yang hulu pun harus ada perhatian," ujarnya.
2. Alat timbang portabel perlu diperbanyak di gerbang tol
Menurut hasil diskusi dengan para pemangku kepentingan, Sony menyebut operator tol memiliki kewenangan untuk melarang masuknya truk ODOL ke jalan tol, meskipun penindakan hukum seperti penilangan tetap menjadi wewenang kepolisian.
Sebagai langkah konkret, pengelola telah memasang alat timbang portabel, yaitu Weigh In Motion (WIM), di beberapa gerbang tol untuk mendeteksi truk yang melebihi kapasitas muatan.
Namun, Sony mencatat penerapan WIM belum merata di seluruh ruas tol, sehingga koordinasi lebih lanjut dengan operator tol terus dilakukan untuk memastikan implementasi yang lebih luas.
"Nah makanya kita sudah dilengkapi dengan timbangan portable. Itu WIM kita pasang. Memang ternyata WIM itu belum kita terapkan di semua tol. Jadi juga kita koordinasikan," ujarnya.
3. Perlu menyamakan kebijakan penanganan truk ODOL di tol
Dia mengungkapkan hingga saat ini belum tercapai kesepakatan bersama dengan seluruh badan usaha jalan tol (BUJT) terkait penanganan truk ODOL. Sony mengakui upaya tersebut tidaklah mudah, mengingat beberapa ruas tol difokuskan sebagai akses tol.
Jika diterapkan larangan ketat terhadap truk ODOL, ruas tol tersebut berpotensi sepi karena mayoritas penggunanya adalah angkutan berat.
"Ada beberapa tol yang memang difokuskan sebagai akses ke kawasan industri, pelabuhan, kayak tol Tomang-Tanjung Priok," tambah Sony.
