Menkeu Purbaya Sebut Kebijakan WFH Bakal Segera Diumumkan
- Pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan kerja dari rumah (WFH) melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, setelah keputusan final disetujui oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
- Kebijakan WFH dipertimbangkan untuk menekan konsumsi energi dan BBM sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran, dengan pembatasan mobilitas masyarakat sebagai langkah utama.
- Purbaya menilai WFH dapat memberi efek positif pada ekonomi dan penerimaan pajak, sementara pemerintah juga mempertimbangkan produktivitas dengan memilih hari kerja berdampak kecil seperti Jumat.
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah akan menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH). Keputusan final tersebut akan segera diumumkan kepada publik melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Keputusannya sudah ada, tapi nanti diumumkan. Bukan saya yang menyampaikan,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Rabu (25/3/2026).
Purbaya menjelaskan, kebijakan WFH menjadi salah satu opsi untuk menekan konsumsi energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM), di tengah upaya efisiensi anggaran. Secara teoritis, pembatasan mobilitas dapat menurunkan konsumsi energi secara signifikan.
“Kalau efisiensi BBM dipaksa sampai 20 persen, bisa saja. Misalnya, mobilitas dibatasi, masyarakat diminta di rumah saja dan tidak bepergian,” ujarnya.
Namun, ia menekankan kebijakan tersebut tidak bisa dilihat secara parsial hanya dari sisi penghematan. Dalam konteks yang lebih luas, WFH justru berpotensi mendorong aktivitas ekonomi di sektor lain.
“Kalau WFH, ternyata ekonomi bisa lebih kencang. Konsumsi naik, bisnis naik. Kalau penerimaan pajak ikut meningkat, itu juga positif,” kata dia.
Ia menambahkan, dampak kebijakan perlu dilihat secara menyeluruh (general equilibrium), bukan hanya dari satu sisi, seperti pengeluaran negara.
Menurutnya, keseimbangan antara efisiensi dan pertumbuhan ekonomi menjadi kunci.
Lebih lanjut, pemerintah juga telah mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap produktivitas dalam pengaturan hari kerja, termasuk opsi peliburan atau WFH pada hari tertentu. Hari dengan potensi gangguan paling kecil akan menjadi prioritas.
“Kalau diliburkan, dipilih yang dampaknya paling kecil ke produktivitas. Jumat kan jam kerjanya lebih pendek, jadi kehilangan produktivitasnya juga paling kecil,” katanya.
