Bulog Salurkan Minyakita dari 35 Persen DMO

- Perum Bulog mulai menyalurkan Minyakita hasil kebijakan DMO 35 persen sesuai Permendag No.43 Tahun 2025 untuk menjaga pasokan minyak goreng di pasar.
- Dari tiga BUMN penerima, Bulog mendapat alokasi terbesar yaitu 70 persen dan diminta memastikan stok Minyakita tetap tersedia di seluruh wilayah.
- Selain Minyakita, Bulog juga menyalurkan beras SPHP ke daerah terdampak banjir di Sumatra dengan peningkatan stok hingga tiga kali lipat dari kebutuhan normal.
Jakarta, IDN Times - Perum Bulog telah memulai penyaluran Minyakita dari kebijakan pemenuhan kewajiban dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) minyak goreng yang ditetapkan pemerintah.
Melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025, para produsen minyak goreng wajib menyalurkan 35 persen dari DMO kepada BUMN yang bergerak di sektor pangan. Adapun kebijakan itu baru berlaku tahun ini.
Secara keseluruhan, ada tiga BUMN yang mendapat pasokan Minyakita dari kebijakan DMO, yakni Perum Bulog, PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), dan ID Food.
"Nah ini sudah kami gelontorkan seluruhnya untuk menjaga stabilitas harga sesuai dengan HET-nya (harga eceran tertinggi) Rp15.700 per liter itu," kata Direktur Utama Perum Bulog, Achmad Rizal Ramdhani, di kantor pusat Bulog, Selasa (17/3/2026).
1. Bulog dapat jatah paling besar

Dalam penyaluran Minyakita DMO itu, Bulog mendapat alokasi paling besar dibandingkan dengan Agrinas Palma dan ID Food, yakni 70 persen.
"Kami wajibkan semua pimpinan wilayah dan cabang mendorong semaksimal mungkin ke masing-masing pasar agar di pasar tidak sampai kosong," ujar Rizal.
2. Harga masih terkendali

Rizal memastikan, dengan distribusi yang dilakukan, Bulog terus menjaga harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng.
"Alhamdulillah dengan kondisi ini situasi terkendali dan harganya cukup terjangkau yaitu Rp15.700 sesuai dengan HET," ujar Rizal.
3. Penyaluran beras SPHP di wilayah bencana Sumatra berlanjut

Selain Minyakita, Bulog juga terus melakukan distribusi beras SPHP, begitu juga ke wilayah-wilayah terdampak banjir Sumatra.
"Khusus masalah yang di daerah bencana, baik Aceh, Sumut, maupun Sumatra Barat, sesuai dengan perintah dari Pak Presiden maupun Pak Menteri, stok dilipat-gandakan menjadi tiga kali lipat kebutuhan masing-masing daerah," tutur Rizal.


















