Cerita Warga Gak Bisa Lapor Gibran soal Perusakan Lingkungan Papua
Jakarta, IDN Times - Koalisi Peduli Lingkungan Papua melaporkan beberapa isu agraria yang mengancam masyarakat Papua ke Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka. Perwakilan Koalisi Peduli Lingkungan Papua, Ambros, hadir di Istana Wapres Jakarta, Jumat (15/11/2024) pagi untuk ikut dalam program 'Lapor Mas Wapres' yang dirilis sejak 11 November lalu.
"Tujuan kami ke sini itu mau melaporkan perusakan lingkungan hidup, hutan, dan tanah masyarakat adat di Papua, di mana mereka mengalami ancaman serius. Mulai dari kebijakan negara yang dengan program Food Estate, PSN, dan izin-izin kelapa sawit yang lainnya," kata Ambros kepada awak media.
Ambros menyatakan, sampai saat ini ada sekitar 99 izin perusahaan sawit yang bermasalah di Papua. Menurut Ambros, pemerintah tidak melakukan evaluasi maupun pencabutan izin-izin tersebut padahal mengancam masyarakat adat Papua.
"Di antaranya itu di Sorong, terus Merauke. Merauke itu ada proyek baru yang namanya PSN food estate. Selain di Bovendigul, beberapa wilayah itu menjadi program pemerintah melalui food estate yang sampai hari ini mengancam kehidupan masyarakat adat," ujar dia.
1. Protes masyarakat diabaikan pemerintah daerah Papua
Ambros mengakui, sebelum datang ke Istana Wapres hari ini berbagai protes telah dilayangkan oleh masyarakat Papua terkait isu agraria tersebut. Namun, sampai saat ini Pemerintah Daerah (Pemda) Papua mengabaikan segala protes yang dilancarkan.
Hal itu kemudian jadi pemicu usaha Ambros dan Koalisi Peduli Lingkungan Papua melapor ke Gibran. Salah satu hal yang diprotes masyarakat Papua adalah penggunaan dua juta hektare lahan di Merauke untuk program food estate milik Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
"Masyarakat adat Malin maupun Yei, mereka juga sudah datang ke sini dan melakukan protes di Kementerian Pertahanan serta melaporkan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, sampai hari ini belum direspons juga," tutur Ambros.