Danantara Beri Lampu Hijau, Rencana Impor KRL dari Jepang

Menurut Dony, penguatan transportasi publik, termasuk melalui penambahan armada KRL, dapat memberikan sejumlah dampak positif bagi perekonomian dan lingkungan. Di antaranya mengurangi polusi, menekan konsumsi bahan bakar, hingga mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

"Karena memang kereta api menjadi salah satu transportasi publik yang diharapkan oleh pemerintah itu bisa menurunkan banyak hal," katanya.

Dony menambahkan, Danantara akan membahas lebih lanjut kebutuhan KAI terkait penambahan armada tersebut. Ia dijadwalkan bertemu dengan Direktur Utama KAI (Bobby Rasyidi) pada pekan depan. Pertemuan tersebut akan membahas jumlah KRL yang dibutuhkan KAI untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Tinggal nanti kita bisa dengan Dirut KAI berapa banyak yang dibutuhkan oleh KAI untuk memenuhi kebutuhan daripada masyarakat kita," jelas Dony.

Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, mengatakan, pemerintah belum menetapkan keputusan final mengenai rencana impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.

Impor itu rencananya akan dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk memenuhi kebutuhan armada KRL Commuter Line yang dioperasikan KAI Commuter (KCI).

Dudy mengatakan, rencana itu masih harus dibahas oleh Badan Pengaturan (BP) BUMN, Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

“Kami juga perlu bicara dengan BUMN kebijakan yang tepat seperti apa, kami dari Kementerian Perhubungan itu menyiapkan hal yang terkait dengan teknis, berkaitan dengan pengadaan KRL-nya,” kata Dudy dikutip Minggu, (4/10/2026).

Dudy mengatakan, impor KRL bekas belum dapat dipastikan karena mempertimbangkan perlindungan industri dalam negeri. Adapun impor barang bukan baru membutuhkan penanganan khusus.

Di sisi lain, kapasitas produksi KRL di PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA masih terbatas. Sedangkan, jumlah pengguna KRL Commuter Line terus bertambah.

“Secara bijak harus kita ingin kita harus juga melindungi industri dalam negeri kita. Tapi kita juga harus memenuhi kebutuhan, ini kita harus duduk, harus ada jalan tengahnya dan kami tidak mungkin kemudian harus memaksakan apakah ini impor atau ini harus dipenuhi oleh industri dalam negeri dengan segala keterbatasannya,” ujar Dudy.