Definisi Redenominasi dan Dampaknya Bagi Perekonomian Indonesia
- Redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengubah nilainya, menghilangkan digit nol pada rupiah, bertujuan untuk menyederhanakan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli.
- Tujuannya demi mencapai efisiensi perekonomian dan peningkatan daya saing nasional, menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, dan meningkatkan kredibilitas rupiah.
- Perhitungan uang lebih mudah, menimbulkan inflasi karena pembulatan harga semula, dan bisa membuat daya beli masyarakat turun.
Jakarta, IDN Times - Wacana redenominasi rupiah kembali menjadi topik hangat yang dibicarakan publik. Hal itu terjadi setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan empat Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah periode 2025–2029.
Pengusulan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. Dokumen itu ditandatangani oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa. Salah satu dari empat RUU yang diusulkan adalah rancangan regulasi mengenai perubahan harga rupiah, atau yang lebih dikenal sebagai redenominasi.
"Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi)," demikian dikutip IDN Times dari PMK 70/2025 pada Jumat (7/11/2025).
Lantas, apa yang dimaksud dengan redenominasi dan apa tujuan dan dampaknya bagi perekonomian Indonesia nantinya?
1. Definisi redenominasi
Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), redenominasi didefinisikan sebagai penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengubah nilainya. Singkatnya, kebijakan ini akan menghilangkan digit nol pada rupiah. Misalnya, uang pecahan Rp1.000 menjadi Rp1 dan seterusnya.
Redenominasi bertujuan untuk menyederhanakan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli, harga atau nilai rupiah terhadap harga barang dan/atau jasa.
2. Tujuan redenominasi
Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu 2025-2029, RUU Redenominasi diajukan dengan beberapa pertimbangan. Kebijakan penyederhanaan mata uang itu dipandang perlu untuk mencapai efisiensi perekonomian, yang dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional. Selain itu, regulasi tersebut bertujuan menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional.
Pemerintah juga memandang langkah tersebut diperlukan untuk menjaga nilai rupiah yang stabil, sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat. Pada akhirnya, redenominasi diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas rupiah.
3. Dampak redenominasi
Ada beberapa dampak redenominasi rupiah. Pertama, penghitungan uang jadi lebih mudah dan sederhana lantaran jumlah angkanya tidak sebanyak sebelumnya. Misalnya, menyebut atau menuliskan uang sejumlah Rp145 ribu cukup menjadi Rp145. Hal ini juga akan memudahkan menghitung uang dalam jumlah besar seperti jutaan atau miliaran.
Kedua, redenominasi akan menimbulkan inflasi dan itu merupakan salah satu dampak negatifnya. Hal itu terjadi karena masyarakat kaget dan tidak terbiasa dengan jumlah uang terbaru.
Namun, redenominasi tidak memotong nilai tukar mata uang. Hanya saja, adanya pembulatan dari harga semula, dapat memicu kenaikan harga pada berbagai barang sehingga terjadilah inflasi. Untuk itu, pemerintah harus melakukan persiapan kebijakan redenominasi secara matang sebelum benar-benar diterapkan.
Dampak ketiga dan negatif lain dari redenominasi adalah bisa membuat daya beli masyarakat turun. Hal itu karena redenominasi adalah kebijakan dengan kompleksitas tinggi mengingat pengaruhnya sangat besar terhadap kehidupan masyarakat.
Oleh karena itu pemerintah harus benar-benar merencanakan dengan matang agar negara dapat terhindar dari dampak buruk yang ditimbulkan.
