Digitalisasi Bansos Diluncurkan Oktober, Sasar 50 Juta Penduduk Miskin

- Pemerintah menargetkan peluncuran digitalisasi bansos pada pekan ketiga Oktober 2026 dengan 80 persen proses selesai.
- Sekitar 50 juta masyarakat termiskin menjadi sasaran penerimaan bantuan dalam skema digitalisasi.
- Pemerintah menyiapkan penyaluran subsidi langsung ke rekening warga serta Gerakan Nasional Perlinsos.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah menargetkan digitalisasi bantuan sosial (bansos) mulai diluncurkan (roll out) pada pekan ketiga Oktober 2026. Saat roll out nanti, pemerintah berharap 80 persen proses digitalisasi bansos sudah selesai.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan target tersebut dibahas dalam rapat koordinasi setelah Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan proses digitalisasi bansos.
"Kemarin Presiden memberikan arahan kepada saya sebagai Ketua Komite untuk mempercepat prosesnya ini semua dan Presiden, kami tadi sudah rancang pada bulan Oktober minggu ketiga kita akan bisa roll out. Kita berharap pada waktu itu 80 persen ini sudah selesai," katanya dalam konferensi pers di Kantor DEN, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
1. Pemerintah siapkan Gerakan Nasional Perlinsos

ilustrasi pembagian bansos (IDN Times/Aditya Pratama) Luhut mengatakan pemerintah berharap saat roll out pada Oktober tidak ada masalah serius dalam pelaksanaan digitalisasi bansos. Pemerintah juga sepakat mengusulkan Gerakan Nasional Perlindungan Sosial (Perlinsos), termasuk konsep Peduli Rakyat dan Peduli Tetangga.
Gerakan tersebut ditujukan untuk mengatasi inclusion error dan exclusion error dalam penyaluran bansos. Inclusion error terjadi ketika masyarakat yang tidak berhak justru menerima bantuan, sedangkan exclusion error terjadi ketika masyarakat yang berhak menerima bantuan justru tidak mendapatkannya.
"Saya berharap pada waktu presiden roll out bulan Oktober hampir tidak ada masalah yang serius," ujar Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah itu.
2. Luhut sebut 50 juta masyarakat termiskin jadi sasaran

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers di Kantor DEN, Jakarta, Kamis (10/9/2026). (IDN Times/Trio Hamdani) Luhut mengatakan sekitar 50 juta masyarakat miskin akan menjadi sasaran penerimaan bantuan. Dia menyebut pemerintah telah menghitung potensi penghematan dari digitalisasi yang dapat mencapai Rp1.200 triliun.
Menurut Luhut, angka penghematan tersebut masih dapat berubah. Pemerintah berharap dana hasil efisiensi itu dapat mendukung penyaluran bantuan kepada masyarakat sehingga persoalan keadilan dalam pemberian bantuan dapat lebih terjaga.
"Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah, jadi pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat," tuturnya.
3. Bansos bakal langsung masuk rekening warga

Ilustrasi bansos. (IDN Times) Prabowo, kata Luhut, telah menginstruksikan agar masyarakat memiliki rekening bank. Kebijakan itu disiapkan karena pemerintah ke depan akan mengarahkan subsidi secara langsung kepada masyarakat melalui rekening, bukan lagi melalui subsidi produk.
"Pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat, ke bank account dari rakyat. Itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan. Ya, memberi keadilan kepada masyarakat kita," kata Luhut.




















![[QUIZ] Tebak Nama Mata Uang dari Berbagai Negara, Bisa Benar Semua?](https://image.idntimes.com/post/20241107/live-richer-ryq-gmdshhe-unsplash-fb4c605abf3a13e72dd29773febae8af.jpg)
