Dirjen Bea Cukai Buka Suara soal Makanan Siap Saji Kena Cukai

31 Jul 2024, 15:58 WIB

Triyan Pangastuti

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani. (IDN Times/Triyan).

Intinya sih...

Kementerian Keuangan menunggu kajian mendalam dari Kementerian Kesehatan terkait rencana pungutan cukai pada pangan olahan, termasuk makanan dan minuman siap saji.
Implementasi kebijakan ini memerlukan waktu yang panjang dan akan melibatkan koordinasi antara Kemenkes dan Kemenkeu.
Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu dan melakukan pengendalian konsumsi melalui penetapan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menunggu hasil kajian lebih mendalam dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait rencana pungutan cukai pada pangan olahan, termasuk makanan dan minuman siap saji.

Direktur Jenderal Bea Cukai, Askolani, menjelaskan bahwa DJBC tidak akan segera menerapkan kebijakan tersebut tanpa adanya kajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek yakni sisi industri, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

"Tentu nanti kan itu mesti dikaji lengkap dulu. Kan gak semudah itu. Kita harus lihat kondisi industrinya, kondisi kesehatan, kondisi ekonomi. Saya yakin Kemenkes akan kaji itu," ujar Askolani kepada awak media di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

1. Kemenkes masih akan koordinasi dengan Kemenkeu

Bea Cukai musnahkan 162.708 botol minuman mengandung etil alkohol. (IDN Times/Triyan).

Askolani mengatakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) masih akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membuat kajian pengenaan pungutan ini. Namun, ia menekankan bahwa implementasi kebijakan ini masih akan memerlukan waktu yang panjang.

"Dan nanti pada waktunya mekanismenya Kemenkes akan koordinasi dengan Kemenkeu, tentunya nanti teman-teman BKF (Badan Kebijakan Fiskal) akan buat kajian lengkapnya," ungkapnya.

2. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk tetapkan cukai

Ilustrasi pengadilan (baderscott.com)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu.

"Pemerintah pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 194 ayat 4 beleid tersebut.

3. Perlu penetapan batas kandungan gula, garam dan lemak

dok.pribadi/Sanayrabahri

Selain pengenaan cukai, pengendalian konsumsi pangan olahan juga akan dilakukan melalui penetapan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak yang dikoordinasikan oleh kementerian dan lembaga terkait.

Selanjutnya dalam ayat (3) Pasal 194, penentuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dilakukan dengan mempertimbangkan kajian risiko dan/atau standar internasional.

Selain penetapan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak, pemerintah pusat juga dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Selain penetapan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." bunyi Pasal 194 ayat (4) beleid tersebut.

Adapun pangan olahan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang telah diolah dan siap disajikan baik di tempat usaha maupun di luar tempat usaha, seperti pada jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling, dan penjaja makanan keliling.