- Program Sekolah Rakyat, pemerintah telah memanfaatkan 626 BMN pada 166 lokasi dengan nilai total mencapai Rp2,38 triliun.
- Program Sekolah Garuda didukung oleh 188 BMN berupa tanah dan bangunan senilai Rp 282,42 miliar yang digunakan untuk pengembangan 16 sekolah.
- Program MBG didukung oleh 353 BMN berupa tanah dan bangunan. Dari jumlah tersebut, 122 BMN telah memperoleh persetujuan sewa dengan nilai kontribusi sebesar Rp202,48 miliar
- Program pembangunan tiga juta rumah memperoleh dukungan melalui penetapan BMN pada 10 lokasi dengan luas mencapai 138,85 hektare. Aset tersebut digunakan untuk mendukung investasi pemerintah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2025 bagi 278 ribu rumah.
- DJKN juga mendukung pembentukan Koperasi Merah Putih melalui 92 BMN berupa tanah dan bangunan. Sebanyak 15 BMN telah mendapatkan persetujuan dengan nilai Rp27,19 miliar, sementara 77 BMN lainnya masih dalam proses persetujuan dengan nilai potensi Rp 4,6 triliun.
- Penertiban kawasan hutan, satgas PKH berhasil menguasai kembali 5.89 juta hektare kawasan hutan
- Pembentukan kabinet merah putih melalui dukungan BMN senilai Rp3.574 triliun dari 13 Kementerian dan Lemga dialihkan kepada 23 K/L terdampak kabinet merah putih (KMP).
- Pembangunan kodal dan yonif, dari target 22 kodam telah beroperasi 11 kodam didukung 11 BMN berupa tanah dengan nilai total Rp654,42 miliar
- Ketahanan pangan didukung 29 BMN, rinciannya 4 BNM telah terbit persetujuan pemanfaatan senilai Rp26,05 miliar
- Harmonisasi kebijakan, melalui penerbitan KMK-31/MKKN/2026 dan KEP-13/KN/2026 dalam mendukung program MBG dan penyusunan RPP 27/2014 untuk program lainnya.
DJKN Optimalkan BMN Rp3,57 Triliun untuk Dukung Program Prabowo

- DJKN mengoptimalkan pemanfaatan BMN senilai Rp3,57 triliun untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo, mencakup restrukturisasi dari 13 menjadi 23 kementerian/lembaga dalam Kabinet Merah Putih.
- Sebanyak 966 BMN bernilai Rp3,59 triliun dimanfaatkan untuk berbagai program seperti Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, pembangunan rumah rakyat, Koperasi Merah Putih, dan penguatan pertahanan nasional.
- Total aset negara mencapai Rp14.600,98 triliun pada 2025 dengan DJKN mengelola Rp12.891 triliun sebagai portofolio utama kekayaan negara melalui fungsi pengelolaan aset dan piutang.
Jakarta, IDN Times - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan menyatakan terus memperkuat perannya dalam mendukung program prioritas Presiden melalui optimalisasi Barang Milik Negara (BMN).
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rahayu Puspasari mengatakan ejak pembentukan Kabinet Merah Putih, DJKN telah mengoptimalkan pemanfaatan BMN senilai Rp3,574 triliun. Optimalisasi tersebut juga sejalan dengan penataan aset negara yang mencakup pergeseran dan penguatan pengelolaan dari 13 kementerian/lembaga (KL) menjadi 23 KL dalam struktur organisasi Kabinet Merah Putih.
"Kami bersyukur karena di DJKN bisa hadir langsung mendukung program prioritas presiden hampir di sleuruh progan yang ada dimulai dukungan BMN senilai Rp3.574 triliun saat pembentukan kabinet merah putih," tegas Puspa dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI, Senin (15/6/2026).
1. Sebanyak 966 BMN senilai Rp3,59 triliun telah dimanfaatkan untuk program prioritas

Ia menjelaskan DJKN hadir secara langsung dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah melalui pengelolaan aset negara yang lebih produktif.
“Tercatat sebanyak 966 BMN dengan nilai Rp3,59 triliun telah dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program prioritas,” ujar Rahayu.
Pemanfaatan BMN tersebut antara lain untuk Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui SPPG, pembangunan tiga juta rumah, Koperasi Merah Putih, pembangunan komando daerah militer (Kodam) dan batalyon infanteri (Yonif) baru, hingga penertiban kawasan hutan.
"Selain itu, DJKN juga mencatat masih terdapat 237 BMN dengan nilai Rp5,79 triliun yang saat ini berada dalam tahap proses persetujuan atau pipeline untuk dimanfaatkan lebih lanjut," tegasnya.
2. Rincian program DJKN untuk membantu program prioritas

Berikut peran DJKN ke berbagai program prioritas pemerintah:
3. DJKN kelola aset negara Rp12.891 triliun

DJKN juga mencatat total aset negara mencapai Rp14.600,98 triliun hingga tahun 2025. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp13.692,4 triliun.
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rahayu Puspasari, menyampaikan bahwa dari total aset tersebut, sebagian besar dikelola oleh DJKN dengan nilai mencapai Rp12.891 triliun.
“DJKN adalah unit eselon I Kemenkeu dalam hal ini mengelola portofolio aset negara dalam arsitektur APBN melalui fungsi pengelolaan aset, kekayaan negara dipisahkan dan pengurusan piutang negara, penilaian dan lelang. Jadi secara sederhana, DJKN ini semacam wali amanah dari kekayaan negara senilai Rp12.891 triliun,” ujar Puspa.

















