DJP Beberkan Alasan Tunda Implementasi PPh Pasal 22

Menurut Inge, penundaan dilakukan sebagai upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih menjadi perhatian. Seiring penundaan tersebut, DJP akan membatalkan keputusan Direktur Jenderal Pajak yang sebelumnya menetapkan sejumlah marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22. Penunjukan tersebut akan dilakukan kembali menjelang kebijakan mulai diberlakukan.

Tak hanya itu, PPh Pasal 22 yang telah dipungut oleh marketplace dari pedagang dalam negeri juga akan dikembalikan kepada para merchant oleh masing-masing platform.

"PPh Pasal 22 yang telah dipungut oleh marketplace dari pedagang dalam negeri sehubungan dengan penunjukan yang telah diterbitkan sebelumnya akan dikembalikan oleh marketplace kepada pedagang dalam negeri," kata Inge.

DJP menegaskan, penundaan ini tidak mengubah substansi PMK Nomor 37 Tahun 2025. Pemerintah hanya menggeser waktu implementasi kebijakan tanpa mengubah ketentuan yang telah diatur.

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyatakan siap mengikuti keputusan pemerintah apabila implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui marketplace ditunda dan akan diberlakukan pada 1 November 2026. Meski demikian, asosiasi menegaskan seluruh persiapan teknis telah dirampungkan sehingga kebijakan tersebut siap dijalankan saat mulai diberlakukan.

Ketua Umum idEA, Budi Primawa mengatakan, sejak ditunjuk sebagai pihak pemungut PPh Pasal 22, empat marketplace anggota idEA telah melakukan berbagai persiapan. Langkah tersebut meliputi penyesuaian dan pengujian sistem, penyempurnaan proses bisnis, hingga sosialisasi kepada para penjual (seller).

"Apabila pemerintah melakukan penyesuaian terhadap jadwal implementasi, keempat marketplace anggota idEA tentu akan mengikuti ketentuan dan arahan resmi yang ditetapkan," ujar Budi dalam keterangan resmi, Kamis (6/8/2026).

Menurutnya, berbagai persiapan yang telah dilakukan tetap menjadi modal penting bagi industri. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat berjalan lebih baik ketika pemerintah menetapkan kembali jadwal pelaksanaannya.

idEA juga berharap pemerintah dapat menjaga kepastian kebijakan dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Kepastian tersebut dinilai penting agar marketplace maupun seller memiliki kejelasan dalam mempersiapkan pelaksanaan aturan.

Selain itu, idEA menilai koordinasi yang erat antara pemerintah dan industri, disertai sosialisasi yang berkelanjutan, pedoman implementasi yang jelas, serta layanan informasi yang responsif akan membantu pelaku usaha memahami hak dan kewajibannya dengan baik.